Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto: Sistem Demokrasi Pemilihan Langsung Jadikan Partai Hanya Kejar Tokoh Populer dengan Ongkos yang Sangat Besar

Foto : Istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

YOGYAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya sebelum pandemi Covid-19 sempat ingin mengusulkan perubahan UUD 1945 secara sebagian dalam rangka merombak sistem demokrasi pemilihan langsung karena tidak sesuai dengan akar budaya kita sebagai negara Pancasila.

"Sistem pemilu yang liberal ini harus kita ubah sesuai dengan kultur dan ideologi kita, ideologi Pancasila," kata Hasto saat menjadi pembicara dalam diskusi Election Corner yang bertajuk, Mengembalikan Politik Programatik di Pemilu 2024,di ruang Auditorium Fisipol UGM, Senin (10/10).

Sistem demokrasi pemilihan langsung ini menurut Hasto menjadikan partai politik hanya untuk mengejar raihan suara atau elektoral dengan menggandeng tokoh atau figur populer di masyarakat tetapi tidak melakukan kaderisasi di partainya sendiri. "Ciri partai elektoral bukan (kaderisasi) dari dalam, tapi merekrut orang populer meskipun itu ada unsur nepotisme," katanya.

Menurut Hasto, ongkos politik yang dikeluarkan oleh setiap calon legislatif dan calon kepala daerah cukup besar. Untuk menekan ongkos politik yang mahal itu, sebaiknya diubah dalam bentuk pemilihan anggota legislatif proporsional tertutup. Sementara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih secara langsung. Lalu kepala daerah dipilih oleh DPRD. "Gubernur itu seharusnya kepanjangan dari pemerintah pusat dan Gubernur dipilih oleh DPRD. Lalu ada Pilkada asimetris. Partai politik menyiapkan masing-masing calon pemimpinnya," ujarnya.

Dikatakan Hasto, dampak yang ditimbulkan dari besarnya ongkos politik pada setiap pilkada menjadikan calon kepala daerah terbebani sehingga menggandeng sponsor atau investor politik. "Sekarang calon kepada daerah tanpa sponsor dan investor politik nggak bisa jadi, kecuali memiliki partai politik yang memilili kekuatan untuk memenangkan dirinya," katanya.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Eko S
Penulis : Eko S

Komentar

Komentar
()

Top