Sekjen PBB Serukan Reformasi Struktural Arsitektur Keuangan Global

NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Senin (6/6) waktu setempat, menyerukan reformasi struktural arsitektur keuangan internasional untuk meringankan beban ekonomi negara-negara berkembang dan emerging market.

Dalam sambutannya pada peluncuran tiga ringkasan kebijakan di bawah Our Common Agenda, dia menyatakan sistem Bretton Woods sudah tidak relevan karena saat pandemi Covid-19, sebagian besar gagal dan tidak memenuhi mandat utamanya sebagai jaring pengaman keuangan global.

"Itu tidak menyediakan cukup pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pemulihan di negara-negara berkembang, yang banyak di antaranya kini berada dalam pergolakan krisis keuangan parah," katanya.

Sebanyak 52 negara berkembang berada dalam, atau hampir, kesulitan utang, sementara keringanan utang terhenti. Inflasi dan kenaikan suku bunga menambah tekanan keuangan yang tidak berkelanjutan pada negara-negara berkembang.

Beberapa pemerintah dipaksa untuk memilih antara melakukan pembayaran utang atau gagal bayar untuk membayar pekerja sektor publik dan kemungkinan merusak peringkat kredit mereka di tahun-tahun mendatang.

"Afrika saat ini membelanjakan lebih banyak untuk biaya jasa utang daripada perawatan kesehatan. Dalam jangka pendek, masyarakat internasional perlu mengambil langkah mendesak di bawah pengaturan saat ini untuk meringankan beban ekonomi negara berkembang dan emerging market, kata Guterres, seperti dikutip Antara dari Xinhua.

Di luar langkah-langkah darurat, komunitas internasional, katanya, harus mereformasi arsitektur keuangan internasional agar tangguh, adil, dan dapat diakses oleh semua orang.

Tidak Adil

Proposal singkat tersebut mengusulkan penguatan suara dan representasi negara-negara berkembang di dewan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dia mengusulkan reformasi kuota IMF yang harus dipisahkan dari akses ke sumber daya.

Sebab itu, penggunaan Hak Penarikan Khusus (SDR) harus dibenahi. Alokasi SDR yang dikeluarkan selama pandemi sangat tidak adil dan redistribusinya sangat minim. Kelompok Tujuh negara industri paling maju, dengan populasi 772 juta orang, menerima 280 miliar dollar AS dalam bentuk SDR. Sedangkan negara-negara terbelakang, dengan populasi 1,1 miliar orang, hanya mendapat alokasikan lebih dari delapan miliar dollar AS.

"Ini dilakukan sesuai aturan, tapi ada yang salah secara moral dengan aturan yang menetapkan prosedur semacam ini. Laporan singkat mengusulkan agar ke depan, ketidakadilan ini harus diperbaiki," kata Gutteres.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, menegaskan bahwa rezim keuangan global melalui skema utang dan berbagai instrumen lainnya telah menyedot sumber daya keuangan dari negara miskin dan berkembang ke korporasi global di negara kaya. Sebab itu, perlu direformasi agar berkeadilan.