Sekjen PBB Puji Peran Asean dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, memuji Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (Asean) sebagai faktor penting bagi persatuan di dunia yang terpecah. Dia juga memuji semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika".

"Saya memuji negara-negara anggota Asean atas peran penting mereka dalam membangun jembatan penghubung kesepahaman. Asean telah menjadi faktor penting bagi persatuan di dunia yang terpecah," kata Guterres dalam konferensi pers di sela-sela KTT ke-43 Asean, di Jakarta, Kamis (7/9).

Seperti dikutip dari Antara, Guterres mengaku prihatin atas kondisi dunia yang sedang berada di ambang batas akibat serangkaian krisis, mulai dari keadaan darurat iklim yang memburuk dan meningkatnya perang dan konflik, hingga meningkatnya kemiskinan, meluasnya ketidaksetaraan, dan ketegangan geopolitik. "Untuk itu, kita membutuhkan kerja sama dalam semua bidang," kata dia.

Guterres menekankan Asean dibutuhkan sebagai lembaga multilateral yang dapat menjembatani perbedaan dan membangun kesepahaman. "Kita membutuhkan hal ini lebih dari sebelumnya di dunia yang semakin terbelah dan membutuhkan lembaga multilateral yang kuat untuk mengikutinya - berdasarkan kesetaraan, solidaritas, dan universalitas," kata Guterres.

Dia memuji semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika", yang dia nilai sangat dibutuhkan penerapannya dalam situasi dunia saat ini. "Bhinneka Tunggal Ika -Kesatuan dalam keberagaman-bukan hanya moto nasional Indonesia. Ini adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua," kata Guterres.

Dia juga berterima kasih kepada Asean telah menyedikan lebih dari 5.000 personel penjaga perdamaian dari Indonesia dan negara-negara Asean lainnya yang bertugas di seluruh dunia.

Kedepankan Dialog

Guterres menghargai peran konstruktif Asean dalam bidang perdamaian, khususnya dalam upaya meredakan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan hingga Semenanjung Korea dengan mengedepankan dialog dan mendorong penghormatan terhadap hukum internasional.

Selain itu, Guterres mengatakan dunia berisiko mengalami "kerusakan besar" pada sistem ekonomi dan keuangan karena ketegangan geopolitik, pendanaan pembangunan multilateral, dan perubahan iklim. Untuk itu, para pemimpin dunia diminta untuk menemukan solusi damai dan inklusif terhadap tantangan yang dihadapi dunia.

"Ada risiko nyata terjadinya fragmentasi - perpecahan besar dalam sistem ekonomi dan keuangan dunia; dengan perbedaan strategi dalam teknologi dan kecerdasan buatan serta kerangka keamanan yang saling bertentangan," kata Guterres.

Dikutip dari The Straits Times, Guterres menyerukan mekanisme untuk memberikan keringanan bagi negara-negara berkembang yang terlilit utang, termasuk penangguhan pembayaran, jangka waktu pinjaman yang lebih panjang, dan suku bunga yang lebih rendah.

Ia juga menyuarakan dukungan untuk menyalurkan kembali Hak Penarikan Khusus Dana Moneter Internasional tambahan sebesar 100 miliar dollar AS melalui bank pembangunan multilateral untuk meningkatkan likuiditas dan mendukung kebutuhan negara-negara berkembang.

Negara-negara kaya sepakat pada 2021 untuk menyalurkan kembali dana yang tidak terpakai, yang merupakan mata uang cadangan internasional, ke negara-negara miskin.

Pada pertemuan puncak di Paris pada Juni, para pemimpin dunia mendukung dorongan bagi bank pembangunan multilateral seperti Bank Dunia untuk menempatkan lebih banyak modal dalam risiko guna meningkatkan pinjaman.

Dalam kesempatan itu, Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, menguraikan "perangkat" pada pertemuan tersebut, termasuk menawarkan jeda dalam pembayaran utang, memberikan fleksibilitas kepada negara-negara untuk mengalihkan dana untuk tanggap darurat, menyediakan jenis asuransi baru untuk membantu proyek pembangunan dan membantu pemerintah membangun sistem darurat lanjutan.

Guterres juga mengatakan dia tetap "sangat prihatin" atas "memburuknya situasi politik, kemanusiaan, dan hak asasi manusia" di Myanmar, sebuah negara yang dilanda oleh konflik sejak kudeta militer tahun 2021.

"Saya mengulangi seruan mendesak saya kepada otoritas militer Myanmar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, membebaskan semua tahanan politik, dan membuka pintu untuk kembali ke pemerintahan demokratis," katanya.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Ketua Asean, Indonesia, mengatakan para pemimpin regional menyatakan "keprihatinan besar" atas kurangnya kemajuan substansial dalam lima poin rencana perdamaian mereka untuk Myanmar.