Sekjen PBB Kutuk Serangan Militer Terhadap Sipil

NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Kamis (6/6) mengutuk serangan baru-baru ini dilakukan militer Myanmar yang dilaporkan menewaskan sejumlah warga sipil di Negara Bagian Rakhine, bagian barat negara itu.

"Sekjen Guterres mengutuk keras serangan baru-baru ini oleh militer Myanmar yang dilaporkan telah menewaskan sejumlah warga sipil, termasuk di Negara Bagian Rakhine," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan.

Serangan itu terjadi setelah Tentara Arakan (AA), sebuah kelompok bersenjata etnis minoritas, menyerang pasukan junta di Rakhine pada November 2023 lalu, mengakhiri gencatan senjata yang sebagian besar telah dilakukan sejak kudeta militer pada 2021.

AA mengatakan pihaknya memperjuangkan otonomi lebih besar bagi penduduk etnis Rakhine di negara bagian barat, yang juga merupakan rumah bagi sekitar 600.000 anggota minoritas Muslim Rohingya yang teraniaya.

Pekan ini AA mengatakan pasukan junta telah membunuh lebih dari 70 warga sipil dalam serangan di Desa Byain Phyu di utara ibu kota negara bagian, Sittwe.

Junta mengatakan klaim AA itu adalah sebuah propaganda. Layanan telepon dan internet terputus di seluruh Negara Bagian Rakhine, sehingga sulit untuk memverifikasi laporan tindak kekerasan itu.

Guterres juga menyerukan diakhirinya penganiayaan yang sedang berlangsung terhadap minoritas Rohingya yang terjebak dalam pertempuran antara pasukan junta dan AA.

Aktivis Rohingya menuduh AA menggusur secara paksa puluhan ribu anggota komunitas mereka serta membakar dan menjarah rumah mereka. Mereka juga menuduh junta merekrut secara paksa ribuan warga Rohingya untuk melawan AA, ketika militer kehilangan kekuatan pasukannya.

Ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke negara tetangga Bangladesh pada 2017 ketika terjadi tindakan keras oleh militer yang kini menjadi subjek kasus genosida PBB.

Pengeboman Sembarangan

Guterres juga mengutuk serangan junta yang dilaporkan menewaskan warga sipil di wilayah Sagaing utara, yang merupakan pusat perlawanan terhadap kudeta militer pada tahun 2021.

Awal pekan ini media lokal melaporkan bahwa serangan udara di Desa Ma Thaw di Sagaing telah menewaskan sekitar selusin orang yang berkumpul untuk merayakan pernikahan.

Junta belum menanggapi permintaan komentar mengenai insiden tersebut.

"Pemboman udara tanpa pandang bulu terus dilaporkan di seluruh negeri," kata Guterres seraya menyerukan agar mereka yang berada dibalik serangan itu harus dimintai pertanggungjawabannya.

Junta telah kehilangan sebagian besar wilayahnya karena dikuasai kelompok bersenjata etnis minoritas dan Pasukan Pertahanan Rakyat pro-demokrasi dalam beberapa bulan terakhir.

Kelompok hak asasi manusia menuduh junta menggunakan serangan tersebut untuk menghukum masyarakat yang dicurigai menentang pemerintahannya.

Tercatat sekitar 2,7 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat konflik yang meletus setelah junta merebut kekuasaan pada 2021.AFP/I-1