Sejak 2000, APBN Dukung Anggaran Berbasis Gender

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menayatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mendukung anggaran berbasis gender melalui Program Gender Responsif Budgeting sejak sekitar 2000. Sebab, belanja negara bisa saja menjadi sangat tidak seimbang manfaatnya bagi perempuan maupun lelaki, atau bahkan menjadi diskriminatif jika tidak melihat dari dimensi gender.

"Ini adalah sebuah alat untuk dari mulai perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan tracking bagaimana belanja negara mendukung kesetaraan gender," ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Capital Market Women Empowerment Forum secara daring di Jakarta, Rabu (22/12).

Dalam merencanakan, menganggarkan, mengawasi, serta melakukan tracking, kata dia, dimensi gender harus tetap terjaga untuk memberikan kesempatan yang sama karena perempuan sering dihadapkan pada kondisi sosial, budaya, dan norma yang menghalangi untuk maju dalam peranan sosial dan ekonomi.

Selain itu, Menkeu Sri Mulyani menuturkan terdapat inovasi baru dalam APBN yang dikeluarkan pada awal 2021 yakni pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

"Saya berharap ini akan memberikan penguatan bagi pemerintah daerah sampai kabupaten/kota, hingga kecamatan dan kelurahan bisa mencegah kejadian-kejadian yang memilukan seperti yang menimpa anak-anak perempuan Indonesia belakangan ini dan kalaupun terjadi kita bisa membantu sepenuhnya para korban," ucap dia.
Halaman Selanjutnya....