Sebesar 80 Persen Air Bersih di Jakarta Terkontaminasi

Dari 1.925.792 Kepala Keluarga penduduk DKI Jakarta, yang memiliki akses terhadap sanitasi layak baru 75,57 persen.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengembangkan sistem komunal untuk sanitasi di Ibu Kota. "Warga yang sudah punya toilet tapi belum ada septic tank itu juga menjadi perhatian. Kami akan menyiapkan septic tank-nya "

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar Muadzin Mungkasa mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun sistem perpipaan untuk air limbah di 15 zona. Targetnya pada 2050, sebanyak 80 persen area Jakarta telah dilayani sistem perpipaan.

"Tapi ini masih lama. Sambil menunggu itu kami akan kembangkan sistem-sistem komunal. Nanti sistem komunal ini bisa menyambung ke perpipaan," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/7).

Dikatakan Oswar, hingga kini di Ibu Kota tercatat masih ada sebanyak 37 ribu warga yang BAB di sembarang tempat. Khususnya mereka yang tinggal di aliran sungai hingga menyebabkan terjadinya pencemaran "Intinya dalam waktu lima tahun, paling lambat 400 ribu orang Jakarta yang BAB sembarangan itu tidak ada lagi," ucapnya.

Oswar menambahkan, ada dua sistem komunal yang bisa dikembangkan di Ibu Kota. Pertama toilet komunal dan kedua septic tank komunal yang bisa digunakan untuk beberapa kepala keluarga.

Pilot Project

Dalam hal ini, Pemprov bersama PLAN Internasional membuat pilot project di Kelurahan Duri Utara dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.

"Berdasarkan data monitoring dan evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Indonesia, dari 1.925.792 Kepala Keluarga penduduk DKI Jakarta, yang memiliki akses terhadap sanitasi layak baru 75,57 persen. Sisanya belum," ujar Oswar Mungkasa

Menurutnya, 40 persen populasi penduduk tidak memiliki akses air bersih dan 80 persen air terlontaminasi karena pembuangan tinja langsung ke selokan. Diakuinya, Jakarta masih memiliki masalah dengan sanitasi dan air bersih.

Dia mengatakan, proyek STBM atau Bersama Perbaiki Sanitasi dan Higiene Kota (Bersih) yang dilakukan Plan Internasional di Kelurahan Duri Utara bisa menjadi inspirasi dan replikasi bagi kelurahan lain. Sebelum di Bukit Duri Utara, ungkapnya, telah dilakukan juga upaya serupa di Kelurahan Semper Barat dan Penjaringan.

Wash Advisor Plan Internasional Indonesia, Silvia Devina mengungkapkan, laporan Bank Dunia 2015 menunjukkan ada persoalan besar sanitasi di Jakarta. Mulai Oktober 2016 hingga Juli 2017, pihaknya melakukan proyek Bersih di Kelurahan Bukit Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat.

"Kelurahan Bukit Duri Utara dihuni 24.104 jiwa yang sebagian besar bekerja di sektor informal dan berpenghasilan rendah. Rata-rata penduduk buang air besar di jamban tertutup, namun sebagian besar langsung dialirkan ke saluran git, bukan dikelola secara aman di tangki septik," katanya.

Menurutnya, proyek bersih dikerjakan berbagai pihak, baik Plan Internasional Indonesia, Konsorsium YSW, serta Yayasan Tangguk Bencana Indonesia. Tujuannya untuk menemukan model pengelolaan limbah caur (black and grey water) yang aman, dan mengujicobakan penerapan STBM untuk memicu perubahan prilaku 5 pilar.

"Salah satu metode inovasi yang diterapkan tim STBM adalah sosialisasi melalui kesenian tradisional Lenong Betawi. Agar program inj berjalan dari masyarakat dan untuk masyarakat," ucapnya.

Diakuinya, uji coba model pengelolaan limbah cair dilakukan dengan secara aktif melibatkan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari sarana yang dibangun. Dalam mengatasi persoalan pembuangan tinja di Duri Utara, masyarakat juga berkontribusi dalam pengadaan tangji septik dan pembangunan IPAL yang didesain sesuai situasi perkotaan.

Untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sarana, pihaknya akan memfasilitasi kemitraan antara DKI dengan PD PAL Jaya dalam program layanan lumpur tinja terjadwal. Proyek bersih ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta untuk dikembangkan dalam program pembangunan sanitasi berkelanjutan di wilayah lain.

pin/P-5