Sebanyak 46.159 Struktur Birokrasi Telah Disederhanakan

"Ada beberapa hal urgen yang dibutuhkan reformasi anggaran," kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Hal yang urgen itu, kata dia, pertama double loop learning siklus anggaran untuk memudahkan hasil evaluasianggaran dapat langsung ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berikutnya. Kedua, kolaborasi program lintas kementerian, lembaga atau daerah. Sehingga RKA merupakanshared outcomes atau impact antar instansi pemerintah baik pusat maupaun daerah. Ketiga, berbasis outcome dan dampak dimana RKA bersifat outcome dan diinline-kan dengan Perjanjian Kinerja dan dan Laporan Kinerja (LKJ) yang dilaporkan oleh kementerian atau lembaga untuk mengawal program, bukan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Keempat, multilateral meeting untuk mencegah silo pada kementerian atau lembaga. Kelima, evaluasi anggaran yang berbasis efektivitas, efisiensi, danakuntabilitas sehingga evaluasi kinerja anggaran harus melihat dampak terhadap capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan. Keenam, integrated system RKA dan pelaksanaannya," katanya.

Reformasi birokrasi selanjutnya, kata Tjahjo, harus fokus ke pemerintah daerah. Karena dari data yang diperoleh ternyata target-target pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah masih harus terus didorong percepatannya. Beberapa model yang dapat digunakan sebagai strategi pelaksanaan reformasi birokrasiantara lain, consolidation yaitu bagaimana mengintegrasi dan mensinergikan berbagai program reformasi birokrasi antar kedeputian dan kementerian, lembaga atau daerah.

"Kemudian, co- creation yaitu bagaimana memodifikasi program reformasi bersama stakeholders," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....