Sebanyak 3.691 Unit Kerja Diusulkan Menjadi WBK/WBBM

JAKARTA- Komitmen dari pimpinan instansi pemerintah dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik semakinmeningkat.Hal ini ditandai dari semakinbanyaknya unit kerja yang diusulkan untukditetapkan menjadiWilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

"Tahun 2020 misalnya terdapat usulan sebanyak sekitar 3.691 unit kerjayang berasal dari 70 kementerian atau lembaga, 20 provinsi, dan 161kabupaten atau kota," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Selasa (9/2).

Menteri Tjahjo menambahkan, ada beberapa langkah strategis dalam pembangunan zona integritas untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM. Pertama, meningkatkan komitmen dan pemahaman dalampembangunan zona integritas serta merubah pola pikir dan budaya kerja. Kedua, meningkatkan kemudahan pelayanan melalui kualitas pelayanan yang lebih baik dan semangat hospitalitty untuk kepuasan publik.

"Ketiga, membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja," ujarnya.

Keempat, kata dia, melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya. Kelima, menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.

Sebelumnya, saat memberi sambutandi acara Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pencanangan Zona Integritas Komisi Yudisial, Menteri Tjahjo mengungkapkan indeks reformasi birokrasi di Komisi Yudisial mengalami kenaikkan. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), indeks reformasi birokrasi Komisi Yudisial adalah 75,94 atau naik 2,31 dari tahun sebelumnya.

"Indeks reformasi birokrasi yang diterima oleh Komisi Yudisial berada diatas rata-rata indeks reformasi birokrasi kementerian atau lembaga yangberada pada 72,43. Ini menggambarkan telah banyak pembenahan yang terjadi di internal Komisi Yudisial dan sudah banyak kontribusi terhadap pembangunan nasional, khususnya di bidang penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial," ungkapnya.

Namun, kata dia, pelaksanaan reformasi birokrasi menuju dynamic governance di Komisi Yudisial perlu lebih didorong lagi. Ini tentunya memerlukan kelembagaan yang lincah. Kelembagaan yang berkolaborasi dalam membangun tata kelola instansi dan orientasi hasil. Serta yang tidak kalah penting semangat untuk menghadapi dan merangkul perubahan yangterjadi.

Semakin efektif instansi kita berkolaborasidan beradaptasi dengan perubahan maka semakin teruji instansi kita untuk menghadapi dinamika global yang terjadi secara cepat," ujarnya. ags/N-3