Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pemerintahan Jerman

Scholz Akan Gantikan Merkel Pimpin Jerman

Foto : Tobias SCHWARZ / AFP
A   A   A   Pengaturan Font

BERLIN - Parlemen Jerman pada hari Rabu (8/12) secara resmi akan memilih Olaf Scholz sebagai kanselir berikutnya, mengakhiri 16 tahun pemerintahan Angela Merkel, dan mengantarkan era politik baru dari kubu kiri-tengah yang bertanggung jawab.

Scholz telah memimpin Partai Demokrat Sosial (SPD) meraih kemenangan melawan blok konservatif Merkel, CDU-CSU (Persatuan Demokrat Kristen-Persatuan Sosial Bayern), dalam pemilihan penting pada bulan September, ketika kanselir itu bersiap untuk meninggalkan politik setelah empat masa jabatan berturut-turut.

Bersama Partai Hijau dan Partai Demokrat Bebas (FPD), SPD pimpinan Scholz berhasil dalam waktu yang jauh lebih singkat dari yang diperkirakan untuk membentuk koalisi yang bertujuan membuat Jerman lebih hijau dan lebih adil.

"Saya ingin tahun 20-an menjadi waktu awal yang baru, mendorong modernisasi industri terbesar yang akan mampu menghentikan perubahan iklim yang disebabkan oleh umat manusia," kata Scholz, kepada mingguan Die Zeit, Senin (6/12).

Kembalinya sayap kiri-tengah ke kekuasaan di ekonomi terbesar Eropa dapat menggeser keseimbangan di benua biru yang masih terhuyung-huyung oleh Brexit, dan dengan pemain utama lainnya, Prancis, menuju pemilihan presiden pada 2022.

Tetapi bahkan sebelum menjabat, koalisi "lampu lalu lintas" Scholz, dinamai berdasarkan warna ketiga partai, sudah diberi baptisan api dalam bentuk gelombang keempat yang sengit dari pandemi virus Korona.

Dengan kehabisan tempat tidur perawatan intensif di beberapa daerah dan peningkatan jumlah infeksi yang merajalela tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, Scholz dan tim barunya telah ditekan, termasuk oleh Merkel, untuk menyetujui pembatasan baru bahkan sebelum mereka dilantik oleh parlemen.

Mereka ditekan untuk mengubah janji yang dibuat sebelumnya di masa pandemi, yaitu untuk tidak mewajibkan vaksinasi. n SB/AFP/and


Redaktur : andes
Penulis : AFP, Selocahyo Basoeki Utomo S

Komentar

Komentar
()

Top