Sanksi Tidak Akan Dicabut

Negara Arab tetap pada pendiriannya untuk memberikan sanksi terhadap Qatar. Negara-negara itu pun akan terus memonitor keseriusan Qatar dalam pemberantasan terorisme.

KAIRO - Sanksi terhadap pemerintah Qatar masih tetap berlaku hingga tuntutan negara-negara Arab dipenuhi. Hal ini tertuang dalam sebuah pernyataan bersama antara Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, dan Bahrain, Selasa (11/7).

Dalam pernyataan itu, disebutkan pula mereka akan tetap mengawasi upaya pemerintah Qatar dalam memerangi pendanaan terorisme. Keempat negara tersebut menghargai upaya Amerika Serikat (AS) dalam memerangi terorisme, namun begitu mereka tetap akan memonitor sikap-sikap pemerintah Qatar.

"Langkah semacam itu tidak cukup dan kami akan secara ketat memonitor keseriusan pemerintah Qatar dalam memberantas segala bentuk pendanaan terorisme," demikian bunyi keterangan tersebut seperti dikutip kantor berita WAM dari UEA.

Menurut keterangan Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, untuk urusan luar negeri, sengketa diplomatik antara Qatar dengan negara-negara Arab berakar dari sebuah ketidakpercayaan dan apapun solusi yang diambil harus menyasar pada keluhan Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain.

"Diplomasi harus menyasar pada sikap pemerintah Qatar yang menyasar ekstremisme dan terorisme serta meruntuhkan stabilitas kawasan. Sebuah solusi sementara bukan solusi yang bijaksana. Kami memiliki sebuah kesempatan untuk mengubah sikap pemerintah Qatar. Ini bukan perseteruan 4 negara-negara Teluk," kata Menlu Gargash.

Krisis diplomatik di negara-negara Teluk telah mengkhawatirkan Amerika Serikat (AS). Washington DC takut krisis ini bisa berdampak pada pemberantasan terorisme dan operasi militer AS serta naiknya pengaruh Iran di kawasan.

AS sendiri punya kepentingan di Qatar karena negara ini telah menyediakan pangkalan udara Udeid sebagai fasilitas militer AS terbesar di Timur Tengah, tempat pesawat koalisi pimpinan AS melakukan penyerangan melawan ISIS di Suriah dan Irak.

Kesepakatan Bilateral

Sementara itu, pada Selasa (11/7) waktu setempat, AS dan Qatar menandatangani kesepakatan bilateral yang ditujukan untuk memberantas pendanaan terorisme. Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, mengatakan kesepakatan ini ditandatangani setelah diskusi selama berminggu-minggu dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

"Kesepakatan yang kami tandatangani mewakili diskusi intensif yang telah dilakukan selama berminggu-minggu antara para ahli. Memorandum ini untuk memetakan sejumlah langkah yang akan diambil masing-masing negara dalam beberapa bulan ke depan untuk menghentikan arus pendanaan terhadap teror dan meningkatkan aktivitas pemberantasan terorisme secara global," kata Menlu Tillerson.

Dalam perjanjian itu, AS dan Qatar akan melakukan lebih banyak upaya untuk melacak sumber-sumber pendanaan, melakukan lebih banyak kolaborasi dan berbagai informasi. Kedua negara juga akan melakukan langkah-langkah agar kawasan Teluk tetap aman. uci/Rtr/I-1