Sampaikan 2 Pesan Khusus, Utusan PBB Berharap Diizinkan Temui Pemerintahan yang Dikudeta Militer Myanmar  

Seorang pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dikabarkan oleh Reuters.com melakukan perjalanan langka untuk mengadakan pembicaraan dengan penguasa militer Myanmar.

Hal itu dikatakan oleh pejabat PBB itu pada bulan lalu yang mengatakan bahwa pada hari Senin (05/09) dia akan mengunjungi negara Asia Tenggara itu.

Tidak hanya itu dia sangat berharap agar dia diizinkan untuk bertemu dengan pemimpin yang dikudeta oleh militer Myanmar, yakni Aung San Suu Kyi.

Saat ini kondisi negara Myanmar tengah berada dalam kekacauan, hal itu terjadi sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Suu Kyi awal tahun lalu.

Bahkan mereka melancarkan tindakan keras berdarah terhadap protes damai dan diikuti gerakan perlawanan bersenjata.

Utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, mengatakan dalam sebuah seminar di Singapura bahwa kenyataannya adalah tidak ada jalan keluar yang jelas dari krisis ini dan tidak akan ada solusi yang mudah.

Dalam komentar yang dikeluarkan dalam sebuah pernyataan, dia juga mencatat "berlanjutnya perbedaan posisi di antara negara-negara anggota PBB" atas Myanmar dan mengatakan bahwa "solusi politik pada akhirnya tidak dapat dipaksakan dari luar."

Selama kunjungannya bulan lalu, Heyzer mengatakan dia telah meminta militer untuk membebaskan tahanan politik dan menghentikan eksekusi setelah bertemu dengan kepala junta Min Aung Hlaing dan pejabat lainnya.

"Jika saya pernah mengunjungi Myanmar lagi, itu hanya jika saya dapat bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi," kata Utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer dalam seminar yang diselenggarakan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, mengacu pada pemimpin yang digulingkan oleh seorang kehormatan yang digunakan di Myanmar.

Utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer menyatakan keprihatinan tentang kesehatan dan kesejahteraan Suu Kyi dan mengatakan bahwa Min Aung Hlaing telah "mengindikasikan kemungkinan pertemuan pada akhirnya."

Suu Kyi, 77, telah diadili selama lebih dari satu tahun atas berbagai tuduhan, mulai dari korupsi dan penghasutan hingga pembocoran rahasia resmi, dengan hukuman maksimum gabungan lebih dari 190 tahun.

Bahkan Suu Kyi ditahan di sel isolasi dan dinyatakan bersalah atas kecurangan pemilu pada hari Jumat dan dijatuhi hukuman selama tiga tahun di penjara dengan kerja paksa. Namun Suu Kyi telah membantah semua tuduhan terhadap dirinya.

Hingga saat ini, penguasa militer Myanmar tidak mengizinkannya menerima tamu dan seorang juru bicara militer bulan lalu mengatakan pihak berwenang tidak akan membiarkan siapa pun bertemu dengan orang-orang yang menghadapi tuntutan pidana.