Saatnya Bangun Ekonomi Kerakyatan secara Komprehensif

JAKARTA - Sejumlah kalangan menyatakan Pemilu Serentak 2019 bisa dikatakan sudah selesai sehingga kini saatnya bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memulai program pembangunan ke depan, periode 2019-2024. Salah satu program yang dinilai perlu menjadi fokus adalah pembangunan ekonomi kerakyatan secara nyata dan komprehensif, terutama melalui Dana Desa.

Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa Dana Desa benar-benar diterima dan bisa dikelola secara optimal oleh rakyat. Ekonom Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y Sri Susilo, menilai hasil quick count kali ini mengisyaratkan Jokowi bisa menjalankan pemerintahan dan semestinya mampu melaksanakan program pembangunan secara lebih optimal dibandingkan dengan lima tahun silam.

"Misalnya, program Dana Desa sebenarnya sudah tepat, tapi masih ada laporan dananya tidak sampai. Makanya, tahun ini juga Jokowi harus tugaskan tim khusus untuk pastikan Dana Desa benar- benar sampai ke tangan rakyat," ujar dia, ketika dihubungi, Jumat (19/4). Selama lima tahun ke depan, hingga 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Desa sebesar 400 triliun rupiah.

Sejauh ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa senilai 257 triliun rupiah sejak 2015 hingga 2019. Menurut Susilo, Dana Desa harus menjadi permodalan yang produktif untuk membangun ekonomi kerakyatan di perdesaan. Akan tetapi, dia mengingatkan apabila penyaluran dana tersebut dipecah-pecah maka akan habis untuk kegiatan konsumtif.

Sebaliknya, lanjut Susilo, jika Dana Desa dikumpulkan dari kelompok yang terdiri atas sejumlah desa akan menjadi investasi atau permodalan yang bisa menjadi penghasilan berkelanjutan. "Apalagi Dana Desa disalurkan pemerintah setiap tahun. Ini akan membuat investasi atau modal desa terus meningkat.

Makanya, butuh tim khusus yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk mengawasi distribusi dan pengelolaan Dana Desa," papar dia. Susilo menambahkan selain permodalan, pembangunan ekonomi kerakyatan di perdesaan juga membutuhan pemikiran dan teknologi (know-how) untuk mengelola, misalnya komoditas seperti karet, kopi, atau singkong (cassava), yang sesuai dengan lingkungan desa.

Contohnya, desa penghasil singkong. Tantangannya adalah bagaimana menjadi tidak bergantung pada pedagang atau pengusaha besar yang berusaha menekan harga dengan impor. Apabila, warga desa diberi modal dan know-how maka mereka bisa tidak bergantung lagi pada pengusaha besar yang cenderung ingin menekan harga tersebut.

Garda Terdepan

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengemukakan pemerintah mesti mulai menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional. Sebab, menurut dia, desa merupakan cerminan sebuah bangsa.

"Jadi, pembangunan harus dimulai dari desa. Mulai dari pinggiran. Jika desa-desa maju, maka bangsanya juga akan maju. Begitu juga sebaliknya. Ituah pentingnya pembangungan di perdesaan" ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan peningkatan alokasi Dana Desa sebesar 400 triliun rupiah selama lima tahun ke depan itu dimungkinkan karena anggaran desa memang meningkat setiap tahunnya.

Apalagi, pembangunan desa membutuhkan anggaran yang cukup besar. "Sejak adanya Dana Desa, ternyata desa mampu membangun infrastruktur desa secara masif dan diakui badan dunia," kata dia, belum lama ini.

YK/SB/ola/gma/WP