Riset: Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia Belum Tepat Sasaran

Perwakilan dari Direktorat Mitigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa, "masalahnya adalah jejak karbon masyarakat belum diperhitungkan, belum diukur. Jadi, kita tidak bisa memosisikan mereka sebagai pelaksana aksi dalam konteks yang lebih jelas".

Akibatnya, pelaksanaan pendidikan perubahan iklim lebih banyak melalui jalan nonformal, seperti pelatihan atau lokakarya. Ini ditujukan kepada pihak-pihak bersangkutan, seperti staf pemerintahan dan sektor swasta strategis. Namun, pemerintah Indonesia mengakui bahwa akurasi pencatatan tersebut masih dipertanyakan karena tidak adanya sistem yang mencatat, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan dan hasilnya.

Selain itu, dengan sistem pendidikan desentralisasi, setiap daerah maupun sekolah dapat menentukan sendiri isu pendidikan yang menjadi prioritas. Dinas pendidikan daerah maupun sekolah-sekolah berlomba mengajukan mata pelajaran maupun topik untuk menjadi prioritas seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa daerah, dan pendidikan agama. Ini sering kali menghalangi isu pendidikan perubahan iklim menjadi topik prioritas di suatu daerah.

Integrasi isu perubahan iklim juga masih termarginalkan dalam mata pelajaran sains. Terminologi 'pemanasan global' dan 'perubahan iklim' dalam kebijakan pendidikan, misalnya, hanya dapat ditemukan secara masif dalam dokumen-dokumen yang diterbitkan pada 2022, bersamaan dengan pemberlakuan Kurikulum Merdeka.

2. Kurangnya sinergi antarkebijakan
Halaman Selanjutnya....