Ribuan Aparat Dikerahkan Antisipasi Sabotase Pemilu

Potensi sabotase pemilu 2019 menjadi perhatian khusus aparat keamanan.

JAKARTA - Ribuan aparat kepolisian Polda Metro Jaya dikerahkan untuk mengatasi ancaman sabotase saat Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif
Demikian diungkapkan Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya, Kombes Pol FX Surya Kumara, saat Ekspose Kesiapan Pasokan Listrik Pemilu 2019, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

"Kita khawatirkan sabotase, kebakaran, bencana alam, hingga padamnya aliran listrik berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu," ujar Surya, di Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

Menurutnya, sebagian besar aparat keamanan itu akan menjaga sejumlah objek vital di Ibu Kota. Seperti kelembagaan, kementerian, kedutaan atau kantor perwakilan pemerintah negara lain, hingga objek ketenagalistrikan.

"Yang sudah kami petakan, objek tertentu itu ada 133 objek. Objek Wisata 343 objek. Lalu lembaga negara dan kementerian ada 68 objek.

Sedangkan Kedubes serta sekolah asing ada 257 objek. Namun, personel yang paling banyak kami kerahkan adalah untuk menjaga lembaga kenegaraan dan kementerian," kata Surya.

Dia berharap, masyarakat turut aktif melaporkan segala hal yang mencurigakan melalui call center 110 agar potensi gangguan bisa diatasi sedini mungkin.

Dalam pengamanan Pemilu ini, Polda Metro Jaya menggunakan pola dua, polisi untuk 10 TPS dan 20 Linmas (Perlindungan Masyarakat).

Pemadaman Listrik

Di tempat yang sama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, M Ikhsan Asaad memastikan, pihaknya menjamin tidak akan ada pemadaman listrik pada setiap tahapan Pemilu. Bahkan, ungkapnya, saat terjadi gangguan normal pun, pasokan listrik akan dipindah secara otomatis kepada jaringan listrik cadangan lainnya.

"Ada 29.000 TPS di Jakarta, sudah kita identifikasi lokasinya. Memang, kita suplai dari minimal dua sumber tegangan. Kalau misalnya sumber pertama gangguan, maka bisa langsung pindah ke sumber tegangan yang lain. Memang ada kedip 0,3 milisekon," kata Ikhsan.

Diakuinya, PLN akan mengerahkan 5700 personel untuk menjaga pasokan listrik saat Pemilu nanti. Dia mengungkapkan, terjadinya pemadaman listrik di Petukangan Selatan beberapa waktu lalu menjadi perhatian aparat keamanan. Pemadaman itu dicurigai sabotase padahal murni adanya gangguan jaringan kelistrikan.

Bahkan, ungkapnya, PLN juga menyiapkan power bank raksasa untuk menjaga pasokan listrik di setiap kecamatan. Power bank raksasa itu akan digunakan sebagai pasokan cadangan apabila terjadi gangguan pada sumber utama sehingga pasokan listrik untuk critical load tetap terjaga.

Ada 16 unit Power Bank Express Power Service dengan total kapasitas 6.730 kVA untuk melayani additional power dan 28 unit UPS (Uninterruptible Power Supply) dengan total kapasitas 5.470 kVA.

"Itu kita tempatkan di kecamatan di mana suara itu dihitung sampai KPU Jakarta. Semua titik kita siapkan. Jumlahnya, di Jakarta itu 44 kecamatan, lalu KPUD, dan KPU Provinsi. Jadi kita backup listrik dan powerbank," jelasnya.

Pihaknya juga memberikan layanan khusus bernama paket layanan TPS Terang. Dikatakan Ikhsan, paket layanan khusus ini adalah sejalan dengan Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 6, di mana terdapat poin yang menyebutkan Penerangan yang cukup adalah salah satu sarana yang harus dimiliki TPS.

"Penerangan TPS harus cukup, syarat itu ada dalam peraturan KPU RI. Oleh karena itu kami menawarkan paket layanan khusus kelistrikan yang aman, cepat dan murah, yaitu TPS Terang," ucap Ikhsan. pin/P-5