Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Diplomasi Indonesia

RI: Negara Indo-Pasifik Harus Hormati Hukum

Foto : AFP/Christophe ARCHAMBAULT

Sambut Kehadiran l Menlu Prancis, Jean-Yves Le Drian (kiri), dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Masalah Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell (kanan) menyambut kehadiran Menlu Retno Marsudi dalam Forum Kerja Sama Menteri Indo-Pasifik dan Uni Eropa di Paris pada Selasa (22/2) lalu.

A   A   A   Pengaturan Font

PARIS - Indonesia meminta negara-negara untuk menghormati hukum internasional demi menjaga perdamaian di tengah persaingan geopolitis yang bisa mengarah ke konflik terbuka. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, pada Rabu (23/2), usai pertemuan tingkat menteri kawasan Indo-Pasifik dan Uni Eropa di Paris, Prancis.

"Indonesia mengakui persaingan di kawasan Indo-Pasifik merupakan keniscayaan, namun berharap semua negara yang berkepentingan untuk mengutamakan stabilitas agar ekonomi dunia kembali pulih," kata Menlu Retno Marsudi dalam konferensi pers menanggapi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terkait semakin agresifnya Negara Tirai Bambu itu di Laut Tiongkok Selatan.

"Mengenai pentingnya kerja sama dan kolaborasi ini sengaja ditekankan oleh Indonesia di tengah situasi rivalitas dunia yang semakin menajam dan bahkan potensi terjadinya konflik terbuka menjadi lebih besar pada saat ini," imbuh Menlu Retno.

Menlu Retno berada di Prancis untuk menghadiri Ministerial Forum for Cooperation in the Indo-Pacific yang berlangsung di Paris pada Selasa (22/2). Forum ini mempertemukan para menteri luar negeri anggota Uni Eropa dan sekitar 30 negara di kawasan Indo-Pasifik untuk pertama kali.

Forum dipimpin oleh Prancis selaku Presiden Uni Eropa tahun ini dan digelar untuk merespons dan membahas solusi maupun kesepakatan bersama atas berbagai dinamika kawasan baik dalam urusan ekonomi, keamanan, hingga perubahan iklim.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada situs resmi kepresidenan Prancis di Uni Eropa, para menteri mengungkapkan ambisi yang sama untuk perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif baik di Eropa dan Indo-Pasifik.

Mereka menegaskan kembali komitmen bersama terhadap tatanan internasional berbasis aturan, nilai-nilai dan prinsip demokrasi, serta penguatan multilateralisme dan penghormatan hukum internasional dan kebebasan pelayaran sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Di bidang pertahanan dan keamanan, Uni Eropa turut mengumumkan rencana perluasan konsep kehadiran maritim terkoordinasi di barat laut Samudra Hindia yang memungkinkan blok regional itu lebih mendukung stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

"Untuk mengoptimalkan pengerahan angkatan laut, untuk mempromosikan koherensi aktivitas Eropa dan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan kerja sama dengan mitra di Indo-Pasifik, termasuk dengan melakukan kerja sama latihan maritim dan panggilan pelabuhan," kata pernyataan para menteri.

Menlu Retno, dalam keterangan persnya, berharap semua negara yang berkepentingan di Indo-Pasifik memahami bahwa kawasan ini memiliki potensi besar yang seharusnya dimanfaatkan melalui sinergi baik serta adanya posisi yang setara atas penghormatan terhadap hukum internasional yang berlaku.

"Indonesia melihat Indo-Pasifik sebagai lautan kesempatan yang sangat luas terlalu luas untuk didominasi hanya oleh satu negara manapun. Oleh karena itu, keamanan bersama, stabilitas bersama, dan kesejahteraan bersama harus menjadipublic good," kata dia. n RFA/I-1


Redaktur : Ilham Sudrajat
Penulis : Ilham Sudrajat

Komentar

Komentar
()

Top