RI Hentikan Ekspor Listrik EBT

JAKARTA - Pemerintah segera menghentikan ekspor energi baru dan terbarukan (EBT). Sumber energi hijau tersebut bakal diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Tahun ini, kapasitas terpasang pembangkit EBT ditargetkan mencapai 12.926 megawatt (MW) atau meningkat dari tahun lalu sebesar 12.557 MW.

Hal itu ditegaskan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, saat menjadi pembicara kunci dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 di Jakarta, Rabu (1/2).

Di hadapan kurang lebih 670 peserta yang hadir secara langsung dia memaparkan upaya mengelola arah kebijakan investasi Indonesia pada 2023 ini. Dalam rangka menjaga ketahanan energi di Indonesia, Bahlil mengungkapkan pemerintah akan melakukan penghentian ekspor listrik dengan energi baru terbarukan (EBT).

"Indonesia pada 2025, minimal 25 persen dari total pemakaian energinya harus menggunakan energi baru terbarukan. Kalau negara kita aja belum cukup, ngapain ekspor? Kita optimalkan penggunaan energi baru terbarukan di dalam negeri," ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil menyampaikan tahun ini pemerintah masih terus melanjutkan upaya percepatan hilirisasi dengan menghentikan ekspor komoditas primer yaitu bauksit, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penghentian ekspor timah. Hal ini menjadi upaya nyata pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri.

"Indonesia terus bergerak ke arah industri yang ramah lingkungan. Ke depannya, investasi didorong pada sektor hilirisasi yang masif. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus terus maju. Apabila dibawa ke WTO (World Trade Organization) kita bisa ajukan banding. Jangan pernah mau didikte negara mana pun. Kita mulai stop ekspor bauksit dan selanjutnya ke sektor timah dan gas. Kita akan bangun ekosistem untuk methanol, soda gas, blue amonia di Papua Barat. Ini betul-betul sekarang yang menjadi fokus kita," jelas Bahlil.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengatakan pada 2023, proyeksi kapasitas pembangkit mencapai 12.925 MW, terdiri dari PLT Bayu 154,3 MW, PLT Surya 432,6 MW, PLT Bioenergi 3.144,8 MW, PLT Panas Bumi 2.368,4 MW, dan PLT Air 6.852,2 MW.

"Pembangunan PLT EBT yang makin masif akan mendorong tarif listrik EBT makin kompetitif," ungkap Dadan.

Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah juga tahun ini gencar mendorong pembangunan infrastruktur EBTKE yang berdampak langsung kepada masyarakat, di antaranya pembangunan Penerangan Jalan Umum - Tenaga Surya (PJU-TS) sebanyak 31.075 unit, Pembangunan tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), juga Alat Penyalur Daya Listrik sebesar 7.500 unit.

Dadan mengungkapkan pembangunan infrastuktur tersebut diperuntukkan kepada masyarakat yang sulit terjangkau jaringan listrik. "Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu 12 unit, jadi ini PLTS terpusat yang off grid, jadi ada PLTS, ada jaringan ke masyarakat langsung," ungkap Dadan.

Pada bauran EBT, Dadan menyebut bahwa target pada tahun 2023 sebanyak 17,9 persen.