RI Dorong Penyelesaian "Review" Kesepakatan IJEPA

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengharapkan penyelesaian segera proses peninjauan atau review kesepakatan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dengan Jepang.

"Indonesia juga mendorong penyelesaian dengan segera proses reviu Indonesian-Japan Economic Partnership agreement (IJEPA), termasuk realisasi komitmen Jepang dalam isu transisi energi sebagaimana dicanangkan dalam Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diumumkan pada KTT G20 Bali pada November 2022," demikian pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diterima di Jakarta, Sabtu (20/5), terkait pertemuan bilateral Indonesia-Jepang di sela KTT G7, di Hiroshima, Jepang.

Adapun terkait IJEPA, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan sejumlah poin seperti penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor pariwisata dan industri, serta implementasi capacity building.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, akhir pekan lalu, sebelum penyelenggaraan KTT G7 yang merupakan pertemuan negara-negara ekonomi maju utama dunia.

Pertemuan dengan PM Jepang selaku tuan rumah KTT G7, menurut Kemenko Perekonomian, menjadi momen penting sekaligus untuk memperingati 65 tahun hubungan Indonesia-Jepang dan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang, di mana pada 2023 ini Indonesia bertindak selaku Keketuaan ASEAN dan Jepang selaku Presidensi G7.
Halaman Selanjutnya....