RI Dorong Hasil Konkret KTT

JAKARTA - Presidensi G20 Indonesia yang mengusung tiga isu strategis berupa arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi diarahkan untuk menghasilkan concreate deliverable.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, saat menyampaikan keynote speech dalam Seminar Nasional Peluncuran Buku DGB untuk G20, melalui keterangan di Jakarta, Sabtu (29/10), menjelaskan concreate deliverable merupakan proyek, program, atau inisiatif yang menghasilkan manfaat nyata atau konkret bagi masyarakat dunia.

Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan dunia.

"Presiden Indonesia mengungkapkan forum Presidensi G20 akan menjadi katalis pemulihan ekonomi global yang bersifat inklusif, beragam terobosan telah digiatkan dengan berfokus pada tiga prioritas," kata Susiwijono.

Lebih lanjut, dia menerangkan pokok-pokok yang dilakukan terkait ketiga agenda utama Presidensi G20 Indonesia, di mana pada isu arsitektur kesehatan global, dilakukan penggalangan dana global untuk pencegahan, kesiapan, dan respons terhadap pandemi.

Selain itu, juga penguatan resiliensi sistem kesehatan dunia dan standar protokol kesehatan global yang harmonis, serta alih teknologi dan diversifikasi produksi vaksin.

Lalu, terkait agenda transformasi ekonomi berbasis digital, dilakukan penciptaan nilai ekonomi digital untuk pemulihan ekonomi, adopsi teknologi terutama bagi UMKM, pengembangan keterampilan dan literasi digital, dan digitalisasi sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sementara itu, terkait agenda transisi energi dilakukan perluasan akses teknologi sumber energi bersih, percepatan penurunan emisi karbon, pelibatan partisipasi sektor swasta, dan percepatan penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Mitigasi Krisis

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyatakan Presidensi G20 Indonesia harus mencari solusi dan mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi krisis pangan yang berpotensi terjadi tahun depan.

"Beberapa agenda G20 perlu segera direalisasikan salah satunya upaya mitigasi krisis pangan," katanya, di Jakarta.

Bhima mengatakan Presidensi G20 Indonesia wajib turut serta mengatasi krisis ini mengingat persoalan mengenai pangan tidak bisa ditangani oleh masing-masing negara sehingga harus ada kolaborasi secara internasional.

Dia menyebutkan salah satu langkah kebijakan sebagai solusi memitigasi krisis pangan yang dapat dilakukan Presidensi G20 Indonesia adalah dengan menurunkan kebijakan proteksionisme ekspor pangan.

Selain itu, G20 juga bisa memberikan pembiayaan yang lebih besar ke sektor pangan serta melakukan pemangkasan distribusi pangan dengan infrastruktur dan digitalisasi.

"Soal pangan tidak bisa ditangani masing masing negara, harus ada kolaborasi internasional," tegas Bhima.

Selain krisis pangan, Bhima menuturkan G20 perlu segera mendorong kemudahan pembayaran digital lintas negara dan akses UMKM lokal untuk mengekspor produk menggunakan platform digital.