RI dan Korea Selatan Sepakati Kerja Sama "Smart City" IKN

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) menyepakati sejumlah kerja sama, antara lain pembangunan smart city di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 4 dalam. Kesepakatan diambil pada pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (8/9).

"Terkait Korea Selatan, kerja sama infrastruktur dan mengharapkan MRT Fase 4 bisa dimulai konstruksinya tahun 2024," kata Menlu Retno saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta.

Seperti dikutip dari Antara, Menlu Retno mengatakan berdasarkan hasil pertemuan itu, kedua pemimpin optimistis investasi dapat meningkat karena kedua negara telah memiliki dialog investasi yang tinggi, khususnya bidang ekosistem kendaraan listrik yang menjadi salah satu prioritas.

Presiden Jokowi pun menyambut baik konsorsium LG dan mitra di Indonesia untuk merealisasikan grand package investment senilai 9,8 miliar dollar AS, serta konstruksi pabrik katoda di Batam yang melibatkan BUMN dan pengusaha daerah.

Kepala Negara juga mengundang partisipasi Bank Korea untuk mendukung kerja sama dalam mendukung ekosistem mobil listrik (electric vehicle/EV).

"Presiden juga mengapresiasi pemerintah Korsel untuk pembangunan di IKN sebagai smart city," kata Menlu Retno.

Pengembangan SDM

Selain pembangunan smart city, dukungan Korea Selatan terhadap pembangunan IKN juga diharapkan mencakup sektor baru di bidang pengembangan SDM dan digitalisasi birokrasi untuk mempercepat transformasi birokrasi.

Pemerintah Korea Selatan juga sepakat mengembangkan industri wisata perawatan kesehatan (medical tourism industry) di Bali.

Pada poin keempat, Presiden Jokowi mengharapkan akses pasar yang lebih besar untuk produk pertanian, serta peningkatan kapasitas pada teknologi agar produk pertanian dan perikanan Indonesia dapat sesuai standar Korea Selatan.

Terakhir, tambah Menlu Retno, Presiden Jokowi juga mengapresiasi peningkatan kuota pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan.

Sebelumnya, Deputi Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A Mulachela, mengatakan Indonesia bisa belajar dari pengalaman Korea yang juga pernah memindahkan ibu kota administratifnya dari Seoul ke Sejong.

"Jadi, dalam proses Indonesia membuat masterplan dan mendesain Ibu Kota baru, telah dilakukan sejumlah konsultasi di antara otorita IKN dan pihak Korea yang ternyata cukup terbuka untuk membagikan pengalaman dan praktik terbaik mereka," tutur Nabyl dalam lokakarya mengenai hubungan Indonesia-Korea di Jakarta.

Kerja sama juga dijalin kedua negara untuk pembangunan infrastruktur air bersih di IKN, yang dari pihak Indonesia proyeknya ditangani Kementerian PUPR.

Indonesia dan Korsel telah menandatangani 102 nota kesepahaman (MoU) terkait pembangunan Ibu Kota baru, termasuk di antaranya pembangunan saluran irigasi yang sejauh ini pembangunannya sudah mencapai 20 persen.

Selain proyek irigasi, perusahaan konstruksi asal Korsel juga menjajaki kemungkinan kerja sama pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, yang akan dilakukan setelah pemerintah Indonesia menyelesaikan isu pembebasan lahan.

Korsel memiliki pengalaman dalam membangun pusat administrasi bernama Kota Sejong, yang terletak 120 kilometer dari Seoul. Sejong didirikan pada tahun 2007 sebagai ibu kota baru Korsel di wilayah Chungcheong Selatan dan Provinsi Chungcheong Utara untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota saat ini dan kota terbesar, Seoul, serta mendorong investasi di bagian tengah negara tersebut.