RI Berhasil Membuat Isu Kapal Selam Nuklir Jadi Bahasan Utama di PBB

JAKARTA - Indonesia berhasil membuat isu program kapal selam bertenaga nuklir (nuclear naval propulsion/NNP) menjadi bahasan utama dalam pertemuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pertemuan ke-10 PBB yang bertujuan mengkaji implementasi Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT RevCon) itu resmi ditutup pada Jumat (26/8) setelah berlangsung pada 1-26 Agustus 2022 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Minggu (28/8). ?

"Maksud Indonesia untuk meningkatkan kesadaran pada NPT telah tercapai. Banyak negara memberikan perhatian terhadap isu ini. Indonesia akan terus mengawal agar momentum pembahasan terus bergulir," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu, Tri Tharyat sebagai Ketua Delegasi RI pada pertemuan tersebut.

Seperti dikutip dari Antara, Tharyat mengatakan capaian itu penting mengingat isu program kapal selam bertenaga nuklir (NNP) belum dibahas di forum internasional mana pun.

"Padahal program NNP miliki keterkaitan dengan isu nuklir dan berpotensi mengandung risiko besar bagi perdamaian dan keselamatan dunia," ujarnya.

Keamanan Global

Menurut dia, di antara risiko yang muncul adalah pengalihan teknologi tersebut menjadi senjata nuklir yang dapat mengancam rezim non-proliferasi dan keamanan global, serta timbulnya dampak yang menghancurkan terhadap lingkungan jika terjadi kebocoran radiasi.

Sebelum pelaksanaan sidang di PBB, Indonesia mengeluarkan kertas kerja (working paper) yang disebut "Indonesian Paper". Berkat peran utama Indonesia dan beberapa negara lain, isu NNP mendapat perhatian serius.

Selama perundingan, isu NNP memicu pro dan kontra di antara negara-negara. Perbedaan pandangan antara negara yang mendukung dan yang menentang cukup tajam. Alhasil, negosiasi draf dokumen hasil pertemuan di paragraf yang membahas isu ini berlangsung alot, kata Kemenlu dalam keterangannya.

Berbekal semangat menjembatani perbedaan, pemerintah Indonesia berikan usulan paragraf yang relatif dapat diterima semua pihak. Usulan Indonesia itu menjadi dasar negosiasi dan setelah diberi masukan negara-negara disepakati suatu Paragraph tentang NNP pada drafdokumen hasil.

"Semua pihak sepakat program NNP menjadi perhatian bersama dan diperlukan dialog yang transparan dan terbuka mengenai isu ini. Semua juga sepakat pengembangan NNP harus berkoordinasi erat dengan IAEA (Badan Energi Atom Internasional) secara terbuka dan transparan," ujar Dirjen Tharyat.