Revisi UU Tipikor Mendesak Dilakukan

Begitu mendesaknya kebutuhan revisi tersebut, Agus bahkan mengatakan bahwa presiden bisa saja menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Yasonna Pesimistis

Di tempat yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pesimistis revisi UU Tipikor dapat selesai sebelum pergantian pemerintahan. Apalagi, usulan revisi itu saat sedang melewati tahun politik.

"Dalam proses politik kita jelang pemilu, maka agak sulit kami menyelesaikan beberapa soal. KPK dan pemerintah memasuki penyusunan naskah, draf harmonisasi perancangan untuk pemerintah yang baru tahun depan, jadi bisa lebih cepat," ujar Yasonna. ola/P-4