Nasional Luar Negeri Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona Genvoice Kupas Splash Wisata Perspektif Edisi Weekend Foto Video Infografis
Hubungan Bilateral

Rencana Korsel Membangun Sistem Air Bersih di IKN Diapresiasi

Foto : ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Pertemuan antara Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadimuljono (kanan) dengan Menteri Lingkungan Korea Selatan Han Wha Jin di Nusa Dua, Bali.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengapresiasi rencana Korea Selatan (Korsel) untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sistem air bersih di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami mengapresiasi rencana Korea Selatan untuk ikut partisipasi membangun sistem penyediaan air bersih di IKN Nusantara," ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/11).

Basuki menambahkan rencana awal konstruksi akan dimulai pada 2024, namun Kementerian PUPR berharap dapat dipercepat proses penyusunan rencana teknis rincinya sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada 2023.

Lebih jauh, Basuki mengungkapkan harapannya agar Pemerintah Republik Korea (Korea Selatan) dapat ikut aktif mendukung persiapan hingga pelaksaan World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diselenggarakan pada 18-24 Mei 2024 di Bali.

Sebelumnya, menurut Basuki, pada 10 November 2022 telah dilakukan penandatanganan Framework Agreement 10th World Water Forum antara Pemerintah Indonesia dengan World Water Council (WWC).

"Kami akan bekerja dengan cermat karena waktu persiapan kurang dari dua tahun. Kami berharap Republik Korea dapat ikut berpartisipasi aktif untuk membantu kami dalam persiapan 20th World Water Forum ini," kata Basuki.

Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Menteri Lingkungan Republik Korea, Han Wha Jin, menandatangani Joint Statement on the Green Transition Initiative di Nusa Dua, Bali, pada Senin (14/11), sebagai bagian dari perhelatan KTT G20.

Infrastruktur Hijau

Joint statement tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) Pembangunan Infrastruktur Hijau yang telah ditandatangani pada 15 Maret 2022 di Labuan Bajo.

Kerja sama bidang infrastruktur hijau ini mencakup manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi, kota eco-smart, serta identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Sebelumnya, Ketua Bidang Pelaksanaan Jasa Konstruksi Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Trisasongko Widianto mengatakan Kementerian PUPR memprioritaskan penggunaan material bangunan ramah lingkungan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur IKN Nusantara.

"Dalam konteks kelestarian lingkungan, Kementerian PUPR telah melakukan upaya untuk mendukung prinsip-prinsipnet zero emissiondalam pembangunan infrastruktur IKN di mana salah satunya dengan memprioritaskan penggunaan material bangunan dengan konsumsi energi serta jejak karbon yang rendah," ujar Trisasongko.

Trisasongkojuga menambahkan sedapat mungkin material-material tersebut berasal dari sumber-sumber daya lokal atau hasil daur ulang.

"Kementerian PUPR turut memastikan kelancaran logistik dan juga optimalisasi penggunaan produk dalam negeri bagi pembangunan infrastruktur IKN," katanya.

Ia mengemukakan hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga memperhatikan daya tampung lingkungan hidup terutama perubahan iklim global agar tidak berdampak negatif pada target pertumbuhan.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top