Remaja Putri Harus Berperan Cegah Stunting

JAKARTA - Upaya penanggulangan kekerdilan (stunting) harus dimulai dari remaja khususnya remaja putri sebagai calon ibu. Sebab masalah ini bukan hanya ketika anak mengalami persoalan gizi, namun perlu dimulai dari pemahaman tentang 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

"Pencegahan stunting harus diawali dengan memastikan remaja sebagai calon ibu benar-benar siap menghadapi 1.000 HPK," ujar Ketua Harian Yayasan Abhipraya Insan Cendekia (YAICI) Arif Hidayat dalam webinar Kamis (18/3).

Menurut data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, jumlah penduduk usia 10-24 tahun mencapai sekitar 61 juta jiwa dan jumlah penduduk usia 10-24 tahun yang belum menikah sebanyak 54 juta. Mereka ini perlu diedukasi tentang pentingnya kecukupan gizi pada 1.000 HPK.

Dampak dari kurang teredukasinya terkait gizi pada para orang tua masih banyak ditemukan. Banyak balita mengonsumsi makanan instan sebagai asupan makanan sehari-hari. "Misalnya konsumsi kental manis sebagai minuman susu oleh balita bahkan bayi pun masih jamak ditemukan dengan frekwensi yang cukup tinggi 2 hingga 8 gelas per hari," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menuturkan, asupan protein dan gizi anak dan remaja saat ini jauh dari harapan. Untuk mencegah stunting dan masalah gizi kronis caranya dengan Penyiapan Kehidupan Berkeluargabagi Remaja (PKBR) terutama generasi milenial perlu dilakukan.

"Stunting dapat dicegah dimulai dari masa remaja di mana seorang dapat mempersiapkan dan merencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga," kata mantan Bupati Kulon Progo tersebut.

Ia memaparkan, hasil Riskedas 2013 menyebutkan sekitar 37 persen, atau hampir 9 juta anak balita, mengalami stunting. Sejauh ini Indonesia adalah negara dengan prevalensi kekerdilan nomor lima terbesar di dunia, dengan kasus tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebesar 36 persen warganya mengalami kekerdilan.

Stunting yang terjadi di Indonesia tidak hanya dialami oleh keluarga kurang mampu tetapi juga dialami oleh keluarga yang tidak miskin, dengan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonominya di atas 40 persen atau artinya lebih sejahtera dari tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat secara nasional.

Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam rangka perbaikan gizi melalui optimalisasi pengasuhan 1.000 HPK dan PKBR menjadi dua hal penting selain memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik atau gizi dan mental ibu serta bayi selama masa kehamilan hingga anak menginjak usia dua tahun.

Ketua Umum PP Ikatan Bidan Indonesia Dr. Emi Nurjasman M.Kes, menyatakan telah meminta kepada bidan yang melakukan pemeriksaan kandungan ibu hamil, agar memberikan informasi-informasi tekait asupan gizi yang harus diberikan. "Pola hidup, pola makan, dan juga nutrisi yang sebaiknya dikonsumsi ataupun yang harus dihindari oleh ibu dan bayi harus disampaikan," kata Emi.