Regulasi Pembiayaan Cadangan Pangan Pemerintah Terbit

Arief juga mengapresiasi Kementerian Keuangan yang telah menerbitkan dua regulasi tindak lanjut terkait Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan CPP ini, "Apresiasi yang tinggi terhadap Kementerian Keuangan karena dua regulasi ini kita harapkan akan memberikan guidance dalam upaya penguatan CPP untuk ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Adapun besaran plafon awal yang disediakan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) sebesar tiga triliun rupiah, di mana satu triliun rupiah untuk Bulog dalam rangka pengelolaan CPP untuk beras, jagung, dan kedelai. Sedangkan dua triliun rupiah untuk ID FOOD dalam rangka pengelolaan CPP untuk daging dan telur ayam, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, dan ikan.

Arief menjelaskan pengalokasian dana ini bukan menjadi uang yang habis begitu saja, karena ini merupakan Cadangan Pangan Pemerintah yang dikelola oleh Bulog dan ID FOOD.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat di Istana Negara (6/2) di mana Presiden memerintahkan penguatan BUMN Pangan sebagai off taker hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.

Turunkan Biaya
Halaman Selanjutnya....