Regulasi Harus Memberi Jaminan dan Kepastian kepada Investor

» Tim ekonomi harus menyasar dan membersihkan birokrasi yang bermental korup.

» Regulasi berstandar global diperlukan agar investor merasa aman dengan modalnya.

JAKARTA - Peluang investasi di Indonesia sangat terbuka bagi investor global, terutama di aset-aset produktif, seperti proyek infrastruktur yang terus digalakkan oleh pemerintah. Untuk itu, investor yang berminat menanamkan modalnya ke sektor tersebut harus mendapat kepastian dan imbal hasil yang menguntungkan karena karakter investasinya bersifat jangka panjang.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, saat berbicara dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2021 yang digelar secara virtual, di Jakarta, Rabu (3/2), mengatakan negara memiliki berbagai aset, seperti jalan tol, bandara, aset infrastruktur digital, dan layanan keuangan yang value-nya dapat ditingkatkan.

"Melalui perbaikan peraturan perundang-undangan dan tim yang kuat serta berstandar global, akan memberikan jaminan kepada investor untuk berinvestasi dalam jangka yang panjang di Indonesia," kata Kartika.

Dengan jaminan tersebut, minat investor global yang sangat besar itu semakin kuat untuk direalisasikan ke berbagai aset di dalam negeri. Investasi tersebut, paparnya, diharapkan akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu platform yang akan menarik investor masuk dan berinvestasi ke Indonesia adalah pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dikenal dengan Indonesia Investment Authority (INA).

"Kita akan segera memiliki platform agar investor dapat masuk dan berinvestasi pada aset-aset yang kita miliki," kata Kartika.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Diponegoro Semarang, Esther Sri Astuti, yang diminta pendapatnya mengatakan salah satu kendala investasi di Indonesia ialah birokrasi yang berbelit-belit.

Kondisi itu lebih parah di lingkungan pemerintah daerah (Pemda). Kendati di pusat sudah satu pintu, tetapi di daerah tidak semudah itu. Masih banyak masalah yang membuat investasi ruwet.

"Tim ekonomi yang level global itu harus menyasar sampai ke tingkat pemda. Birokrasi kita masih banyak bermental koruptif," kata Esther pada Koran Jakarta.

Menurut dia, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah perlu menjadi perhatian serius. Hambatan yang ada di daerah harus dibenahi karena berpengaruh pada daya tarik investor.

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan perlu ada perbaikan regulasi dan tim yang kuat serta berstandar global untuk memberikan kepercayaan kepada investor agar tertarik berinvestasi dalam jangka panjang di Indonesia.

"Sebelum mencoba masuk, tentu yang pertama dilihat calon investor adalah regulasinya, kalau ada kejelasan, memberikan kepastian, tentu mereka bisa menghitung apakah masuk (menguntungkan) atau tidak," kata Wibisono.

Regulasi berstandar global jelas diperlukan agar investor merasa aman dengan modalnya. Hal itu mengarah pada kepastian hukum, waktu dan efesien, serta bebas ekonomi biaya tinggi. Setelah regulasinya benar, maka yang perlu ditingkatkan adalah kesiapan tenaga kerja, dan ketersediaan infrastruktur.

"Sumber daya manusia yang harus disiapkan bukan hanya sekadar punya ijazah, tapi juga skill dan kompetensi yang matang. Sedangkan infrastruktur selain fisik jalan dan listrik, juga harus dipikirkan perluasan jaringan internet untuk mendorong sentra-sentra industri baru di daerah," pungkasnya.

Kepastian Hukum

Sementara itu, Peneliti Ekonomi CORE, Yusuf Rendi Manilet, mengatakan hal yang paling penting dalam menjaring investasi ialah kepastian hukum. Kepastian akan investasi mereka aman dan menguntungkan itu, meliputi perizinan, stabilitas iklim usaha, dan kepastian mendapatkan akses yang baik.

Sayangnya, di Indonesia dalam hal perizinan sering kali investor masih mengalami kendala, terutama di daerah, karena berubahnya kebijakan pemerintah.

Demikian juga dengan kepastian stabilitas iklim usaha yang kerap berubah akibat stabilitas politik dan keamanan yang dinamis.

"Menurut saya, hal-hal inilah yang relatif lebih penting dibandingkan tim ekonomi yang berstandar global," kata Yusuf.

n ers/SB/E-9