Reformasi Sektor Kesehatan Menjadi Prioritas

JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah menempatkan reformasi sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan. Tujuannya, untuk menghadapi ancaman wabah di masa depan. Pernyataan ini disampaikan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, di Jakarta, Kamis (20/1).

"Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia sebagai aktor penting dalam pelayanan kesehatan perlu menempatkan isu kesehatan nasional sebagai agenda pembahasan utama saat ini," katanya saat menyampaikan sambutan pramuktamar pertama PB IDI.

Menurut dia, pandemi telah menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya pertahanan global terhadap kesehatan. Untuk itu, Indonesia perlu melepas ketergantungan pada bahan baku produk impor dengan membangun kemandirian bangsa dalam sektor kesehatan. "Kita harus bisa membangun dan mengembangkan produk lokal alat kesehatan dan obat-obatan, sehingga bisa bertahan di sektor kesehatan," kata Abdul.

Ia menambahkan, pandemi saat ini menjadi momentum terbaik bangsa dalam mereformasi bidang kesehatan. Atas dasar itu, katanya, Kemenkes menggagas transformasi kesehatan. Di antaranya, layanan primer dengan cara mengembalikan fungsi Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.

Selama ini Puskesmas banyak berperan sebagai rumah sakit kecil. Ke depan akan lebih banyak fungsi promosi dan preventif. Kuratifnya dikurangi menjadi 30 persen. Sedang 70 persennya promotif dan preventif. "Kuratifnya kita redistribusi ke klinik swasta utama dan pratama serta praktik perorangan agar beban Puskesmas berkurang," katanya.

Layanan Sekunder
Ke depan, petugas Puskesmas akan lebih dominan berkegiatan di luar ruangan untuk menyosialisasikan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Berikutnya, reformasi layanan kesehatan sekunder. Caranya, meningkatkan layanan edukasi kepada masyarakat serta skrining kesehatan agar penyakit dapat dideteksi lebih dini.

Transformasi lainnya menyasar layanan rujukan dengan membangun sejumlah rumah sakit untuk empat penyakit utama yang menyebabkan kematian terbanyak seperti jantung, stroke, kanker, dan cuci darah.
"Prioritas kami distribusi layanan jantung terpadu di 34 provinsi. Target pada 2024 seluruh ibu kota provinsi sudah ada layanan jantung terpadu," ujar Abdul Kadir.

Kemenkes memberi prioritas kegiatan penanganan terhadap penyakit mematikan itu kepada PB IDI melalui beasiswa pendidikan dalam rangka memenuhi kapasitas dan SDM medis rumah sakit. Kemenkes juga mempersiapkan regulasi untuk mendorong semua produksi alat kesehatan dalam negeri wajib dibeli dan digunakan pengelola rumah sakit.

"Seluruh produk impor yang sudah ada padanannya di katalog elektronik akan di-takedown, sehingga tidak bisa dijual di Indonesia," katanya. Namun produk impor diizinkan dipasarkan di Indonesia bila produsen memenuhi kewajiban untuk membangun pabriknya di Indonesia.

Transformasi lainnya juga dilakukan pada SDM kesehatan untuk menambah tenaga kesehatan dokter dan perawat. "Semua layanan kesehatan ke depan tidak akan menggunakan alat manual. Seluruhnya harus berbasis teknologi dan mengembangkan bioteknologi," demkian Abdul Kadir.