Redenominasi Butuh Proses Panjang

Jakarta - Pemerintah menilai rencana redenominasi atau peyederhanaan pecahan mata uang rupiah perlu memperhatikan stabilitas perekonomian. Stabilitas tersebut terlihat dari neraca pembayaran, kebijakan fiskal, dan moneter. "Semua harus memiliki kualitas terjaga sehingga menimbulkan confident (kepercayaan)," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).

Sri Mulyani sendiri menyatakan APBN telah dianggap realistis dan memiliki kredibilitas, yang dibuktikan dengan perolehan investment grade dari lembaga pemeringkat. Dia menambahkan jika kebijakan tetap konsisten, kondisi ekonominya bisa terjaga sehingga dipastikan bisa menuju hal-hal positif. "Selain itu, masa transisi untuk redenominasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, kembali meminta dukungan Presiden Joko Widodo untuk mengajukan kepada DPR agar RUU Redenominasi Rupiah masuk dalam usulan perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas 2017. "Kami sekarang akan menindaklanjuti untuk bertemu dengan Presiden, Menkumham, dan Menteri Keuangan, untuk mengupayakan agar pemerintah setuju mengajukan RUU ini ke DPR," ujar Agus.

Agus berharap RUU Redenominasi dapat masuk usulan perubahan Prolegnas pada semester II-2017. Pada kelompok diskusi terbatas yang melibatkan anggota Komisi XI DPR, Senin (17/7) malam, Agus mengatakan anggota dewan memberikan respons positif untuk dimulainya redenominasi.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Sugeng mengatakan Komisi XI DPR sudah memberikan respons positif terkait rencana BI yang ingin mendorong Rancangan Undang- Undang Redenominasi Rupiah untuk segera dibahas di parlemen pada 2017. Redenominasi rupiah merupakan penyederhanaan pecahan mata uang rupiah menjadi pecahan yang lebih sedikit, tanpa mengurangi nilainya.
Halaman Selanjutnya....