Redam Korupsi, PM Netanyahu Percepat Pemilu

Tel Aviv - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sedang berupaya mencari dukungan dari rakyat agar tidak terlempar dari kursi kekuasaan. Partai pendukung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sepakat menggelar pemilihan umum lebih awal pada April mendatang. Juru bicara partai berkuasa, Partai Likud, mengatakan koalisi pemerintah sepakat membubarkan parlemen dan menggelar pemilu lebih awal.

Keputusan menggelar pemilu tujuh bulan lebih awal dari yang dijadwalkan ini datang menyusul upaya pemerintah yang tengah berjuang menyepakati rancangan undang-undang terkait aturan wajib militer.

Koalisi Netanyahu juga semakin terancam oleh oposisi setelah kursi mayoritas partainya di parlemen kosong, selepas Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengundurkan diri kabinet pemerintah. Lieberman, tangan kanan Netanyahu, memutuskan mundur dari jabatannya yang strategis setelah berselisih terkait gencatan senjata di Jalur Gaza. Pengunduran diri Lieberman membuat partainya, Yisrael Beitenu yang mendapat lima kursi di parlemen harus keluar dari koalisi pemerintah.

Selain itu, Netanyahu juga masih dirundung skandal korupsi yang telah menjeratnya sejak awal 2017 lalu. Kepolisian Israel bahkan telah mengajukan usulan untuk menuntut Netanyahu atas tiga kasus korupsi yang berbeda. Jaksa Agung Israel saat ini dikabarkan tengah mempertimbangkan bagaimana melanjutkan proses hukum yang melibatkan orang paling berkuasa di negara tersebut.

Sejumlah analis merasa yakin Netanyahu berharap jika gelaran pemilu lebih awal nanti bisa membantu dirinya bertahan dari skandal korupsi. Netanyahu diduga ingin mengulur waktu jaksa agung agar tidak mengeluarkan keputusan soal kasusnya sebelum April 2019.

"Apa yang membuatnya (Netanyahu) memutuskan mempercepat pemilu adalah pernyataan (Jaksa Agung) Shai Nitzan, yang mengumumkan bahwa rekomendasi penuntutannya sudah siap," ucap profesor ilmu politik dari Universitas Tel Aviv, Emmanuel Navon.

Sejak 2017

Kejaksaan Agung Israel saat ini sedang mempercepat menentukan status hukum Netanyahu dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi. Jika perkara itu dilanjutkan ke penyidikan, kemungkinan besar Netanyahu akan segera menyandang status tersangka.

Media lokal melaporkan Jaksa Negara Shay Nitzan disebut telah mengajukan rekomendasi untuk mendakwa Netanyahu, dalam perkara dugaan korupsi. Meski begitu, hingga kini belum jelas rincian usulan itu.

Penegak hukum Israel disebut telah memiliki bukti cukup untuk menjerat orang nomor satu di Israel itu dalam salah satu korupsi yang melibatkan perusahaan telekomunikasi Israel, Bazeq Telecom.Dalam kasus yang dikenal dengan Case 4000 ini, Netanyahu dituding memberikan sejumlah kelonggaran regulasi bagi perusahaan telekomunikasi terbesar itu.

Sebagai imbalan, Netanyahu dan sang istri, Sara, mendapat pemberitaan positif dari sebuah perusahaan portal berita Walla.

Skandal korupsi telah menjerat Netanyahu sejak awal 2017 lalu. Sejauh ini Netanyahu telah diperiksa sebanyak sembilan kali atas dugaan korupsi dalam beberapa kasus berbeda.

Selain kasus dengan Bazeq, Netanyahu juga dituduh terlibat lobi dengan seorang pemilik surat kabar ternama Israel, Yedioth Ahronoth, terkait permintaan pemberitaan positif. Kepolisian menuduh Netanyahu melakukan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan bersama pemilik Yedioth, Arnon Mozes. Kepolisian menyatakan keduanya juga bersekongkol untuk menekan pertumbuhan pesaing Yediot, surat kabar Hayom, melalui regulasi pemerintah dan cara lainnya. AFP/P-4