Realisasi Anggaran Pemda Harus Terukur

JAKARTA - Pemerindah daerah diingatkan agar realisasi anggaran harus terencana, konsisten, dan terukur. Salah satu upaya dengan menetapkan target per triwulan. Demikian dikatakanPelaksana harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, di Jakarta, Kamis (20/1).

Menurutnya, langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menghitung capaian penyerapan anggaran. Di samping itu, setiap perangkat daerah perlu mengambil langkah kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran. Namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

"Saya juga mengimbau kepala daerah agar segera menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah, dengan tidak lagi berdasarkan pada tahun anggaran," katanya. Dengan begitu, kata dia, tidak perlu lagi dilakukan penggantian pejabat tersebut setiap tahunnya.

Selain itu, realisasi pos anggaran kesehatan, termasuk pembiayaan program pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 juga harus terus dipercepat. Langkah percepatan lainnya dengan melakukan lelang dini di bulan Juli atau Agustus pada tahun sebelumnya, sejak KUA-PPAS telah ditetapkan.

"Beragam langkah percepatan ini juga perlu ditunjang dengan upaya asistensi, monitoring, dan evaluasi secara periodik. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim kerja yang dipimpin langsung oleh sekretaris daerah, sekaligus memberikan teguran dan sanksi bagi perangkat daerah yang rendah capaian realisasi anggarannya," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah pusat juga akan terus mendorong percepatan realisasi anggaran daerah dengan membentuk tim. Tim beranggotakan kemendagri, BPKP, dan LKPP. Tim menyiapkan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi, dan mencari solusi permasalahan daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga diharapkan melakukannya di kabupaten atau kota.

"Sebagai informasi, provinsi dengan persentase realisasi pendapatan tertinggi pada APBD Tahun Anggaran 2021 adalah Gorontalo, Jawa Timur, Papua Barat, Riau, dan Bangka Belitung," ungkapnya.

Sementara itu, provinsi dengan persentase realisasi belanja APBD tertinggi pada tahun anggaran 2021, kata Agus, adalah Papua Barat, Jawa Barat, Lampung, Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk kabupaten adalah Gayo Lues, Kolaka Utara, Bolaang Mongondow Utara, Lampung Selatan, dan Kubu Raya. "Untuk tingkat kota, Sukabumi, Kotamobagu, Bima, Mataram, dan Tanjung Pinang," ujarnya.

Anggaran

Lebih jauh Agus mengutarakan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, kabupaten dan kota pada tahun 2021 mencapai 1.115 triliun rupiah atau 95,59 persen. Dengan jumlah realisasi sebanyak itu, penyerapan APBD tahun 2021 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. "Realisasi tahun 2020 sebesar 1.050 triliun rupiah atau 92,48 persen," kata

Agus Fatoni menuturkan, jumlah realisasi APBD tersebut berdasarkan data 31 Desember 2021. Sedangakan dari sisi belanja, berdasarkan data per 31 Desember 2021 daerah merealisasikan 1.092 triliun rupiah atau 85,69 persen. "Capaian ini melampaui realisasi belanja tahun lalu sebesar 1.021 triliun rupiah atau 82,69 persen," katanya.

Namun, kata Agus, meski realisasi APBD tahun 2021 menunjukkan tren kenaikan, pemerintah daerah mesti menyusun strategi yang tepat untuk realisasi APBD tahun 2022. Dengan begitu, ada percepatan realisasi anggaran dan bisa lebih tinggi lagi.

"Langkah percepatan tersebut dapat dilakukan dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban dari setiap kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan," ujarnya.