Realisasi Anggaran Pembangunan IKN Capai 21,8 Persen

Selanjutnya, kata dia, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan non klaster infrastruktur IKN dengan pagu sebesar 3 triliun untuk kegiatan seperti koordinasi dan persiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ibu kota negara, dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga.

Selain itu anggaran non klaster infrastruktur diperuntukkan kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengaman Polri, serta operasional Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN). "Realisasi belanja non klaster infrastruktur IKN tahun 2023 sebanyak Rp1,6 triliun dari total pagu. Non infrastruktur tersebar di beberapa kementerian/lembaga," tutur Ludiro.

Ia menerangkan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN di Sepaku, Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2022 hingga 2024 mencapai 75,5 triliun rupiah.

Total anggaran tersebut terdiri dari realisasi APBN 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah, kemudian mengalami peningkatan alokasi pada APBN 2023 menjadi 29,4 triliun rupiah, dan RAPBN 2024 sebesar 40,6 triliun rupiah.

"Tahun 2024 dianggarkan 40,6 triliun rupiah karena rencananya sudah mulai beroperasi meski belum sepenuhnya. Tetapi, tahun 2024 itu sebagian pegawai pemerintahan sudah mulai berkantor di IKN," kata Ludiro.
Halaman Selanjutnya....