RAPBD DKI Tahun 2022 Disepakati Rp82,47 Triliun

JAKARTA - DPRD menyepakati Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 82,47 triliun rupiah yakni turun sekitar 2,4 triliun rupiah dari angka dalam KUA-PPAS 2022 84,88 triliun rupiah yang telah disepekati pada 14 November 2021.

Kesepakatan tersebut diputuskan usai pendalaman dan penelitian akhir yang dilakukan melalui forum Badan Anggaran (Banggar) dan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Rabu (24/11) tengah malam.

"Berdasarkan hasil pembahasan di komisi-komisi bersama eksekutif, Badan Anggaran dan eksekutif memutuskan, Rancangan APBD DKI 2022 82,47 triliun rupiah dapat disetujui," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Menurut Pras, panggilan Prasetio Edi Marsudi, salah satu pengurangan signifikan terjadi karena Dewan memutuskan menunda izin pemberian pinjaman daerah pada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun ITF Sunter sebesar 2,8 triliun rupiah.

Selain itu, sejumlah kesepakatan penetapan pagu anggaran yang akan masuk ke dalam RAPBD DKI 2022, antara lain, Belanja Bantuan Keuangan 479,75 miliar rupiah, Belanja Tidak Terduga (BTT) 2,83 triliun rupiah, dan proyeksi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya 4,8 triliun rupiah.

Kemudian, Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2022 diberikan sebesar 5,53 triliun rupiah untuk empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada PT MRT Jakarta 4,71 triliun rupiah, PDAM Jaya 322,57 miliar rupiah, Perumda Sarana Jaya (Program DP Nol Rupiah) 250 miliar rupiah, dan PD PAL Jaya 200 miliar rupiah. "Hasil Badan Anggaran ini juga sudah merupakan hasil Rapat Pimpinan Gabungan," kata Prasetyo.

"Membuat Takut"

Dalam forum Banggar DPRD, anggaran bagi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) jadi salah satu sorotan.

Mulanya, dalam RAPBD 2022 anggaran TGUPP tercantum sebesar 19,8 miliar rupiah. Dewan kemudian terlibat perdebatan soal anggaran untuk TGUPP itu.

Sebagian anggota Dewan mempertanyakan fungsi TGUPP, keberadaannya yang "membuat takut" jajaran Pemprov DKI, jumlah anggota yang terlalu besar, hingga output kerjanya.

Seperti anggota Komisi A dari Fraksi PDI-P, Gembong Warsono, mulanya meminta agar anggaran TGUPP dari kas daerah dinolkan.

Sebagian anggota Dewan mencoba mendukung anggaran untuk TGUPP, yakni membandingkan anggaran TGUPP dengan gelontoran dana hibah yang jauh lebih besar, hingga dengan embel-embel bahwa 2022 merupakan tahun terakhir masa bakti Gubernur DKI Anies Baswedan.

Setelah sidang diskors pada pukul 17.45 WIB, dan berlanjut pukul 19.30, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Mujiyono, memberi solusi dengan memangkas anggaran TGUPP menjadi 15,2 miliar rupiah. Angka itu hasil penyesuaian terhadap masa bakti Anies dan 68 orang TGUPP-nya yang hanya berlangsung 10 bulan tahun depan.

Perdebatan masih terus berlangsung, sementara anggaran lainnya tak kunjung terbahas hingga pukul 20.30 WIB, Prasetio mendadak mengetuk palu untuk memangkas anggaran TGUPP untuk 2022 lebih banyak lagi. "Jadi saya mengambil jalan tengah dari 15,2 miliar menjadi 12,5 miliar rupiah," kata Prasetio di hadapan sidang.

RAPBD 82,47 triliun rupiah tinggal menunggu pengesahannya menjadi APBD 2022 melalui Rapat Paripurna bersama Gubernur DKI yang akan dijadwalkan kemudian.