Rakyat Sampai Mati Kelaparan Bukan Mendadak Terjadi

Menanggapi bencana kelaparan tersebut, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan negara dari satu rezim ke rezim berikutnya telah mengabaikan pembangunan pertanian sesuai dengan kearifan lokal guna mencapai kemandirian pangan. "Kalau sekarang masih ada yang mati kelaparan, tidak masuk akal apalagi sudah hampir 77 tahun merdeka. Kelaparan itu bukan mendadak," kata Badiul.

Sementara di wilayah perkotaan, bank-bank jor-joran menyalurkan kredit properti sampai ribuan triliun rupiah. Dengan kredit macet yang belum pernah dibuka dan terus di jadwal ulang (plafondering) itu menunjukkan kalau sistem keuangan negara dan perbankan mengabaikan pembangunan rakyat.

"Kalau hal paling utama yakni mengisi perut saja tidak benar, apalagi pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Keluhan di Papua itu hanya di satu tempat. Bisa jadi jumlahnya lebih banyak sebenarnya yang kelaparan. Sementara yang di Jakarta pesta pora, rakyat di daerah diabaikan," katanya.

Pemerintah jelasnya tidak bisa melepas tanggung jawab dengan berdalih kalau hal itu sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah (Pemda) karena otonomi daerah.

"Kalau tidak peduli terus rakyat mati kelaparan itu bukan karena otonomi, tapi itu sama saja menganggap daerah yang terkena bencana sebagai negara lain, bukan NKRI. Walaupun otonomi, kalau terancam kelaparan seharusnya diperhatikan. Rakyat mati kelaparan itu bukan mendadak. Perlu 10 sampai 14 hari bagi manusia untuk mati kelaparan dan perlu tujuh hari untuk bisa tahu cukup tidaknya makanan," katanya.
Halaman Selanjutnya....