Rakyat Harus Pastikan Pemilu Aman dan Lancar

BOGOR - Masyarakat diminta untuk turut mengawal rangkaian agenda Pemilu 2024 dan menjaga kesejukan kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun politik 2023.

"Pada 2023 ini akan ada sejumlah agenda politik penting; agenda konstitusional menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam pernyataannya, kemarin.

Dalam pernyataannya, Mahfud menegaskan bangsa Indonesia sudah bertekad dan sepaham bahwa Pemilu harus berjalan sesuai jadwal.

Untuk itu, Mahfud MD menggarisbawahi pentingnya agenda politik penting tersebut dikawal agar berjalan dengan aman dan lancar.

Menko Polhukam mengingatkan beberapa tahapan yang akan berlangsung pada 2023 dan harus dikawal dengan baik karena akan mewarnai kehidupan bernegara. Beberapa tahapan tersebut adalah pencalonan presiden dan wakil presiden, serta pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Kawal Tahapan

Sementara itu, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia berupaya mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bebas, adil, demokratis, berkualitas, dan berintegritas dengan mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu.

"Langkah mendaftar sebagai pemantau pemilu menjadi ikhtiar DEEP untuk dapat menciptakan politik yang sehat dan memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung bebas, adil, demokratis berkualitas dan berintegritas. Terlebih pada tahun 2023 akan menapaki perjalanan tahun politik," kata Direktur DEEP Neni Nur Hayati dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Secara resmi, organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus mengawal isu-isu kepemiluan, demokrasi, dan politik itu mendapatkan sertifikat pemantau pemilu pada Senin dengan nomor akreditasi 32/PM.05/K1/10/2022 yang diserahkan langsung oleh Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Iji Jaelani.

Pada tahun 2023 yang merupakan tahun politik ini, Neni memaparkan sejumlah tantangan yang akan muncul terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, di antaranya adanya beberapa tahapan krusial mulai dari pemutakhiran daftar pemilih, calon perseorangan DPD RI, penataan daerah pemilihan, logistik, dan tahapan kampanye yang menjadi sangat sempit.

DEEP akan melakukan pemantauan pada 10 provinsi dan 35 kabupaten/kota dengan para relawan yang merupakan alumni sekolah kepemiluan dan demokrasi, mahasiswi, keterwakilan organisasi perempuan, serta pemilih pemula.

Terpisah, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengingatkan para penyelenggara pemilu agar terus menjaga kepercayaan publik, terutama berkaitan dengan komitmen menyukseskan Pemilu 2024 sehingga kemunculan mosi tidak percaya terhadap mereka bisa dihindari.

"Jadi, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penjaga etik pemilu ini harus betul-betul trusted (tepercaya). Ini taruhan untuk para komisioner untuk menunjukkan mereka betul-betul memiliki komitmen yang tinggi untuk menyukseskan pemilu yang tidak mudah di 2024," ujar Siti.