Raja Malaysia Minta Gajinya Dipotong 10%

KUALA LUMPUR - Yang Dipertuan Agong atau Raja Malaysia, Sultan Muhammad V, mengaku amat prihatin dengan besarnya utang negeri itu.

Sebagai bentuk keprihatinannya, dia meminta agar gaji dan tunjangannya dipotong 10 persen hingga masa jabatannya berakhir pada 2012. Bendahara Istana, Wan Ahmad Dahlan Ab Aziz, menyampaikan keinginan Sultan Muhammad V ini, Selasa (12/6).

"Beliau amat tersentuh dan mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang secara sukarela berkontribusi untuk Tabung Harapan Malaysia," kata Wan Ahmad.

Di Malaysia, sembilan keluarga kerajaan secara bergantian setiap lima tahun sekali menduduki jabatan Yang Dipertuan Agong atau Raja Malaysia atau Kepala Negara Malaysia.

Tabung Harapan Malaysia adalah penggalangan dana masyarakat yang dirancang pemerintah untuk membantu mengurangi utang negara.

Wan Ahmad menambahkan, Sultan Muhammad V juga menerbitkan dekrit bahwa Istana Raja tidak akan menggelar open house pada Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Keputusan itu diambil agar anggaran open house bisa digunakan untuk hal yang lebih mendesak, misalnya membantu rakyat yang kekurangan. Namun, Wan Ahman tidak menjelaskan jumlah gaji dan tunjangan Sultan Muhammad V yang seluruhnya ditanggung pemerintah federal.

Sebelumnya, PM Mahathir Mohamad mengatakan, Malaysia kini memiliki utang lebih dari satu triliun ringgit atau sekitar 3.500 triliun rupiah.

Mahathir menuding membengkaknya utang nasional itu akibat kesalahan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Najib Razak.

Pada 23 Mei lalu, Mahathir mengumumkan pemerintah akan memangkas gaji para menteri sebanyak 10 persen untuk mengurangi beban keuangan negara.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa kami amat memperhatikan masalah keuangan negara," ujar Mahathir saat mengumumkan pemotongan gaji itu.

"Kita belum pernah menghadapi masalah seperti ini sebelumnya. Dulu kita tak pernah memiliki utang lebih dari 300 miliar ringgit, tetapi kini mencapai satu triliun ringgit," tambah Mahathir.

Di pekan pertamanya bekerja, Mahathir mengumumkan pajak barang dan layanan (GST) mulai 1 Juni ditiadakan. Sebagai pengganti, pemerintahan Mahathir akan memberlakukan kembali pajak penjualan dan servis (SST).

Mahathir juga berjanji akan memberlakukan kembali subsidi bahan bakar sebagai salah satu upaya menekan meningkatnya biaya hidup.

Namun, kebijakan keuangan Mahathir ini bakal memperbesar defisit anggaran jika tanpa kebijakan khusus yang mengimbangi.

Sebelumnya, pemerintahan PM Najib Razak memproyeksikan pendapatan sebesar 43,8 miliar ringgit atau sekitar 156 triliun rupiah dari pajak GST. Pendapatan dari GST ini mencapai 18 persen dari total pemasukan negara.

Buka Kedutaan

Di bagian lain, Mahathir mengatakan pemerintahnya akan membuka kembali kedutaan di Pyongyang, Korea Utara (Korut).

Pernyataan ini mengindikasikan bakal berakhirnya ketegangan diplomatik kedua negara terkait pembunuhan saudara tiri pemimpin Korut, Kim Jong-un di Kuala Lumpur, Malaysia tahun lalu.

"Ya, kami akan membuka kembali kedutaan," ujar Mahathir di Jepang. gma/AFP/P-4