PUPR Utamakan Teknologi Anak Bangsa bagi Rusun Pekerja di IKN

Rencananya, terdapat 22 menara rusun pekerja konstruksi IKN yang nanti akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, kantin, pertokoan, tempat ibadah, dan sebagainya.

Sebelumnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkomitmen untuk mengakomodasi dan mengoptimalkan produk dalam negeri (PDN), UMKM serta Koperasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pembangunan IKN bisa menjadi momentum pengungkit Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, sehingga semua pihak harus optimistis. "Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, LKPP telah menerbitkan Peraturan LKPP terkait pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa IKN yang semangat utamanya adalah pro produk dalam negeri (PDN) dan usaha mikro-kecil/UMK serta koperasi," kata Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

LKPP juga mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah berkomitmen mengakomodasi dan mengoptimalkan PDN dan UMK-Koperasi dalam pembangunan IKN ke depannya. "Misalnya marmer tidak perlu dari luar negeri. Lalu AC, lampu, dan sebagainya yang digunakan di IKN, harus produk dalam negeri. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi, termasuk harus melibatkan UMKM-UMKM dan pelaku usaha Kalimantan," jelas Anas.

Satu hal yang juga menjadi catatan penting dalam Peraturan LKPP terkait pengadaan di IKN, tegas Anas, adalah semangat keberpihakan kepada PDN dan UMK-Koperasi.