PUPR Genjot Program Hunian untuk MBR

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2021. Sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, akses rumah layak huni ditingkatkandari 56,75 persen menjadi 70 persen.

Untuk itu, Kementerian PUPR menargetkan 222.876 unit bantuan pembiayaan perumahan Tahun Anggaran (TA) 2021. "Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (26/1).

Bantuan pembiayaan perumahan TA 2021 terdiri dari empat program, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat.

Alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai 16,66 triliun rupiah dilengkapi SBUM senilai 630 miliar rupiah, BP2BT 39.996 unit senilai 1,6 triliun rupiah, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai 2,8 triliun rupiah.

Anggaran FLPP pada 2021 merupakan tertinggi sejak program ini dimula. Guna mencapai target tersebut, pemerintah menggandeng 30 bank pelaksana yang sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR untuk menyalurkan FLPP.
Halaman Selanjutnya....