PUPR Dapatkan Pagu Rp138 Triliun di 2024 untuk Proyek Prioritas IKN

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran 138,39 triliun rupiah pada 2024, yang di antaranya untuk membangun proyek infrastruktur prioritas nasional, sarana dan prasarana tambahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan fasilitas di empat provinsi baru di Papua.

"Tadinya, 128 triliun rupiah sesuai surat yang kemarin, hari ini diputuskan 138,39 triliun rupiah untuk tambahan-tambahan di IKN seperti airport VVIP, infrastruktur prioritas, pasar-pasar yang beliau (Presiden Joko Widodo) kunjungan kerja, ada sekitar 32 pasar, terus renovasi 22 stadion," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu kemarin.

Basuki mengatakan proyek renovasi pasar-pasar tradisional dan juga renovasi 22 stadion harus selesai pada 2024. "Renovasi 22 stadion, (anggarannya) 1,9 triliun rupiah," jelas dia.

Sedangkan, untuk pembangunan di IKN, kata Basuki, Kementerian PUPR hanya membangun sarana dan prasarana tambahan yakni di antaranya Bandara VVIP, khususnya untuk fasilitas airstrip, taxi, dan runway.

Untuk pembangunan terminal di Bandara VVIP IKN tersebut akan dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan.

Basuki menuturkan pembangunan proyek infrastruktur prioritas di 2024 juga termasuk pembangunan di empat daerah otonomi baru (DOB) di Pulau Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. "Di Nabire, Wamena, Sorong dan Merauke," tutur dia.

Proyek prioritas di empat provinsi baru itu, kata Basuki, antara lain pembangunan kompleks perkantoran gubernur, akses jalan dari bandara ke kantor gubernur, perumahan ASN, serta fasilitas air bersih.

Pagu anggaran Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur di empat DOB di Papua itu adalah 3 triliun rupiah pada 2023 dan 8 triliun rupiah pada 2024, sehingga totalnya 11 triliun rupiah. "Karena anggaran programnya 11 triliun rupiah tahun ini, karena sudah pertengahan tahun, di tahun ini 3 triliun rupiah, tahun depan 8 triliun rupiah," ujar Basuki.

Kementerian PUPR juga mengungkapkan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan IKN Nusantara di atas 85 persen. "Saya kira angkanya (TKDN) di atas 85 persen terkait pembangunan IKN Nusantara, tentunya nanti kita akan melihat kalau terdapat kebutuhan khusus yang memang kita tidak bisa produksi, sehingga kita terpaksa harus mengimpor. Namun, sejauh ini kita bisa melakukan konstruksi dengan seluruh material dan produk yang ada di Indonesia," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja.

IKN Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.