Puluhan Ribu Sertifikat di Jaksel Sudah Tuntas

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pembuatan sertifikat tanah di Jakarta segera tuntas. Bahkan, sebanyak 40 ribu sertifikat tanah di Jakarta Selatan telah tuntas.

"Izinkan kami menyampaikan informasi bahwa pembagian sertifikat tanah di Jakarta Selatan sebanyak 2.000 dari 16 kelurahan. Paling banyak dari Kelurahan Bintaro, Pondok Labu, Cipedak, dan Jatipadang. Pada tahun 2018, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menyelesaikan 40.655 bidang di Jakarta Selatan," ujar Anies, di Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2).

Pada kesempatan ini, Anies mendampingi mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat. Pihaknya mengaku bersyukur pembagian sertifikat rakyat itu dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Anies mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki program lanjutan untuk menyambung dan menyinkronkan program pemberian sertifikat tanah ini. Program lanjutan itu berupa pemberdayaan masyarakat. Nantinya, seluruh warga memiliki kepastian hukum atas lahan yang kini mereka tempati.

"Dari semua program Presiden, kami di Pemprov DKI Jakarta siap menyinkronkan dengan program Pemda, yaitu pemberdayaan masyarakat. Kemudian, juga permodalan usaha, sekaligus menyambungkan mereka dengan pasar. Sehingga, program kali ini tidak berjalan sendirian, tapi ada program lanjutnya, dan program yang bermanfaat," ungkapnya.

Pungutan Liar

Saat disinggung soal pungutan liar oleh oknum tertentu dalam pembuatan sertifikat, Anies memastikan telah mencatatnya. Jika oknum itu aparat pemerintah, dia dipastikan tidak akan mendapatkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Bahkan, sangat dimungkinkan untuk demosi.

"Nanti akan ada, semua ada dalam catatan. Ada yang karena kinerjanya baik, dipromosikan, ada yang karena kinerjanya tidak baik, ada demosi. Jadi hal yang biasa dalam berorganisasi selalu ada begitu," imbuhnya.

Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali mengatakan, isu terlibatnya Lurah Grogol Utara dalam pungli pembuatan sertifikat telah diklarifikasi pihak inspektorat DKI Jakarta. Menurutnya, kejadian pungli itu terjadi di luar kelurahan, namun oleh oknum masyarakat.

Dia juga menjelaskan soal warga atas nama Nenek Nenah yang diwajibkan membayar 200 juta rupiah untuk pembuatan sertifikat. Tanah yang dibuatkan sertifikat itu ternyata tanah orang lain yang disewa sejak tahun 1950an. pin/N-3