PSSI Suka Kangkangi Pemerintah di Balik Statuta

JAKARTA - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengatakan segera melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB). Sesuai rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan, KLB adalah salah satu poin yang harus segera dilaksanakan. Namun diingatkan, masyarakat pencinta sepak bola berhati-hati karena PSSI sering mengangkangi pemerintah dengan bersembunyi di balik statuta.

Langkah PSSI mempercepat KLB menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan. Jangan-jangan hal tersebut hanya untuk mempercepat kompetisi bergulir kembali dan mempertahankan pengurus saat ini tetap menjabat. Koordinator Save Our Soccer sekaligus anggota TGIPF, Akmal Marhali, mencurigai keputusan pengurus PSSI mempercepat KLB hanya sebagai alat tawar-menawar ke pemerintah agar mengeluarkan izin menggelar kompetisi.

Kalau merujuk pada rekomendasi TGIPF, KLB dilaksanakan setelah seluruh pengurusnya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban tragedi Kanjuruhan. "Kalau sesuai dengan rekomendasi TGIPF, kenapa ada KLB? Karena poinnya pengurus PSSI mengundurkan diri dulu. Ketika mundur terjadi kekosongan kekuasaan. Itu sebabnya perlu digelar KLB. Ini pengurus tidak ada yang mundur," ujar Akmal.

Dia mengingatkan, publik sepak bola Indonesia harus berhati-hati dengan langkah PSSI sebelum ada kepastian soal agenda utama KLB. "Sejauh ini, pemerintah selalu bisa dikangkangi PSSI dengan berlindung di bawah statuta FIFA," sambungnya.

Sebulan pascatragedi Kanjuruhan dan di tengah besarnya desakan publik agar Ketua Umum PSSI dan pengurusnya mundur, tak satu pun yang memiliki inisiatif untuk melepaskan jabatan sebagai bentuk tanggung jawab. Bahkan, dari 12 rekomendasi yang dipaparkan TGIPF, belum ada satu pun yang dijalankan.
Halaman Selanjutnya....