Proses Tata Niaga Harus Dibenahi

Restrukturisasi pelelangan dan penampungan ikan perlu dilakukan agar para bakul ikan, pengusaha, ataupun tengkulak tak lagi bisa mempermainkan harga ikan dari para nelayan.

JEMBRARANA - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendesak pembenahan pada tata niaga perikanan tangkap. Sebab, permasalahan pada tata niaga tersebut selama ini masih banyak dikeluhkan para produsen atau nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengungkapkan hasil tangkapan ikan masyarakat saat ini berlimpah. Menurutnya, kondisi tersebut tak terlepas dari upaya pemerintah membasmi praktik illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia.

"Saya sangat senang dengan panen yang sangat besar, (ada) ikan tongkol, ikan lemuru, dan lain-lain di pelabuhan Pengambengan ini. Saya berharap, inilah foto realita yang seharusnya ada di semua pelabuhan. Dengan dibasminya illegal fishing, masyarakat merasakan hasilnya sekarang (ikan melimpah)," ungkap Menteri Susi saat kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali, Rabu (10/10).

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Susi melakukan dialog dengan nelayan sekitar dan menyaksikan langsung proses bongkar muat hasil tangkapan nelayan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KK P), Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, Bupati Jembrana I Putu Artha, dan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.

Dalam dialog bersama Menteri Susi, nelayan mengungkapkan, saat ini memang tengah musim panen ikan. Dalam sehari, nelayan-nelayan di PPN Pengambengan dapat menangkap 100 hingga 150 ton ikan tongkol.

Meski demikian, Menteri Susi tak menampik masih banyak kendala bagi nelayan untuk menikmati panen ikan yang berlimpah ini. Salah satunya masalah ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) solar.

Nelayan, lanjutnya, juga mengeluhkan kejatuhan harga akibat pasokan berlimpah saat musim panen. Dia mencontohkan ikan tongkol sebelum musim panen nelayan menjualnya 15.000 rupiah per kilogram (kg). Namun, beberapa waktu belakangan hanya dihargai 9.000 rupiah per kg.

Karena itu, menurut Menteri Susi, business process pelelangan ikan harus dibenahi. Selama ini, proses pelelangan ikan yang seharusnya dilakukan secara terbuka masih dilakukan secara tertutup. Menurutnya, restrukturisasi pelelangan dan penampungan ikan perlu dilakukan agar para bakul ikan, pengusaha, ataupun tengkulak tak lagi bisa mempermainkan harga ikan dari para nelayan.

Tak hanya itu, masyarakat juga mengungkapkan perihal uang hasil penjualan ikan yang tidak dibayarkan langsung. Kadang nelayan baru menerima bayaran setelah tiga bulan. Untuk itu, Menteri Susi berencana menggandeng Perum Perindo dan PT Perinus untuk menanggulangi persoalan pembayaran tunai ini, karena menurutnya, pembayaran tunai sangat dibutuhkan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.

Senada hal tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar, mengatakan akan segera mencarikan solusi atas aduan nelayan sehingga mereka dapat merasakan manfaat ekonomi yang besar dari kelimpahan ikan di laut.

"Produksi perikanan Pengambengan pada 2018 meningkat pesat dibanding tahun lalu, di mana per 26 September 2018, sudah 55 persen lebih banyak dibandingkan total seluruh penangkapan ikan tahun 2017 yang didaratkan di Pengambengan. Karena itu, manfaat ekonominya harus dimaksimalkan," ujarnya.

bud/ers/E-10