Proses Seleksi Dirut BUMD Harus Transparan

JAKARTA - Seleksi direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus digelar secara terbuka dan transparan. Sehingga, direksi BUMD terpilih bisa dipertanggungjawabkan ke publik. "Seleksi direksi BUMD harus dibuka ke publik agar tidak menjadi beban Anies-Sandi (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno) ke depannya. Kuncinya itu ada pada mekanisme seleksi yang terbuka dan transparan," ujar Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, di Jakarta, Minggu (29/4).

Menurutnya, pemilihan direksi BUMD yang sedang dilakukan oleh panitia seleksi harus mendapatkan orang-orang profesional, kredibel dan kompeten di bidangnya. Dia tak mempersoalkan jika ada relawan Anies-Sandi saat Pilkada 2017 menjadi salah satu direksi BUMD.

"Kalau ada usulan dari relawan itu tidak bisa terelakkan. Sepanjang calon direksi ini profesional dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, ya tidak masalah. Tapi tetap harus uji publik dulu, jangan berdasarkan like and dislike. Anies-Sandi tidak boleh sembunyi-sembunyi," katanya.

Terlebih, ungkapnya, Anies telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan. Salah satu pasalnya menyebutkan Gubernur DKI Jakarta bisa menunjuk langsung orang untuk menjadi direksi BUMD.

"Persoalannya bukan pada tim pansel. Tapi mekanismenya harus dibuat transparan dan terbuka. Ukurannya itu profesionalitas, kredibilitas, integritas, dan transparan. Makanya, seleksi ini harus transparan termasuk untuk kepala dinas. Anies-Sandi harus berani mengganti semua pejabat SKPD dan BUMD. " tegasnya.
Halaman Selanjutnya....