Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

JAKARTA - Penurunan tingkat kemiskinan seperti yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) masih diragukan, sebab masih menggunakan standar lama dalam menentukan kelompok rakyat miskin.

Peneliti Mubyarto Institute Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan standar tersebut semestinya bisa dikonversi menjadi standar terbaru semua dari baseline data-nya. Dengan demikian, tetap bisa diamati perubahannya.

"Perlu keberanian politik untuk menggunakan standar yang lebih tinggi, supaya setiap pemimpin paham amanah dan tanggung jawab besar yang dipikulnya sehingga tidak main-main dengan kekuasaannya," tegas Awan kepada Koran Jakarta, Senin (9/2).

Jika menggunakan standar baru, akan ada perubahan dari sisi lebih besarnya jumlah penduduk miskin dengan peningkatan garis kemiskinan ekstrem tersebut. Untuk itu, baik tingkat kemiskinan maupun pengangguran perlu ditekan dalam level persentase yang sangat rendah. "Ini salah satu tugas konstitusional utama pemerintah," katanya.

Dia menegaskan saat ini tingkat kemiskinan terbilang rendah karena standarnya menggunakan garis kemiskinan yang rendah. Ada statistik penurunan, tetapi masih belun sepadan dengan banyaknya sumber daya dan kekayaan alam yang sudah dikeruk dan anggaran negara (pusat dan daerah) yang dibelanjakan.

"Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya dapat mengangkat harkat dan martabat penduduk miskin yang juga adalah pemilik yang sah atas semua kekayaan di republik ini," tegasnya.

Dia memaparkan bantuan sosial bersifat karitatif, temporer, dan cenderung dipolitisir untuk tujuan pelanggengan kekuasaan.

"Mestinya pemerintah serius belajar dari Grameen Bank di Bangladesh yang dapat menjadikan jutaan perempuan miskin di negaranya menjadi pemilik perusahaan sosial yang menguasai banyak sektor usaha dan perekonomian," terang Awan.

Peneliti Lingkungan Hidup dari Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, mengatakan untuk pengukuran kemiskinan, tidak masalah mengacu data Bank Dunia yakni sebesar 3,2 dollar AS atau menggunakan pendekatan ala BPS yang membangun formulasi sendiri dengan komponen pangan dan non pangan. Misalnya untuk komponen pangan masih mengacu 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah komponen-komponen nonpangan.

Jika diamati, dengan teliti BPS juga membangun banyak kerangka, salah satunya kategori kemiskinan berlapis; sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Ada juga indeks lain misalkan membagi menjadi 10 desil level kemiskinan.

"Jadi, poin pentingnya adalah mengkaji distribusi kemiskinan dan peran intervensi negara untuk mengatasinya, sedangkan terkait data bisa saja disesuaikan dengan beragam indikator yang ada karena datanya dapat diakses publik secara terbuka dan bisa diolah disesuaikan dengan indikator-indikator global," tegas Hafidz.

Tidak Presisi

Hanya saja, menurut dia, pendekatan moneteris demikian tidak akan presisi, pasti akan mengandung inclusion dan exclusion error, atau ada yang tidak berhak menerima dan yang seharusnya berhak tidak menerima.

"Maka secara sistem sudah tepat dengan memadukan adanya sistem layanan rujukan terpadu hingga tingkat kabupaten/kota yang memungkinkan perubahan data aktual per 3 bulan, tetapi kita perlu lebih maju dengan mengandalkan kader-kader akar rumput tidak hanya basis data dari birokrasi pemerintah," ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengakui cara menghitung angka kemiskinan ekstrem masih menggunakan standar World Bank lama, sebesar 1,9 dollar AS per kapita per hari. Padahal, standar garis kemiskinan terbaru versi World Bank mengacu angka pendapatan baru sebesar 3,2 dollar AS per kapita per hari.