Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Atasi Banjir l Anies Diharapkan Relokasi Warga di Bantaran Kali

Program Penanganan Banjir Jalan di Tempat

Foto : Istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Anies Baswedan terkesan tidak mau bertanggung jawab untuk mengatasi banjir di Jakarta. Pasalnya, Anies tidak mau menjalankan terobosan-terobosan.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dinilai tidak mempunyai solusi jitu tangani banjir di Jakarta. Sejumlah program pengendalian banjir jalan di tempat, seperti revitalisasi waduk, pengerukan sungai, bahkan naturalisasi sungai pun tidak berjalan efektif.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mempunyai solusi untuk menangani banjir. Satu-satunya solusi adalah dengan penggusuran atau relokasi warga," ujar Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansah, di Jakarta, Senin (29/4).

Dia menilai Anies Baswedan terkesan tidak mau bertanggung jawab untuk mengatasi banjir di Jakarta. Pasalnya, Anies tidak mau menjalankan
terobosan-terobosan dalam penanganan banjir.

"Hal ini jadi kontra produktif. Dia nggak mau melakukan penggusuran. Padahal, yang dilakukan penggusuran Ahok itu yang digugat, ternyata pengadilan mementahkannya. Artinya, apa yang dilakukan Ahok itu benar. Kalau tidak mau melakukan penggusuran, maka warga harus sadar diri berpindah ke tempat aman dari banjir," kata Trubus.

Meski demikian, warga Jakarta yang tinggal di Bantaran Kali belum tentu mau berpindah. Terlebih, DKI Jakarta tidak menyiapkan rumah susun sebagai tempat pengganti atau ganti untung atas tanah dan bangunan yang ditinggalinya itu. "Dulu kan warga direlokasi ke rusun. Sekarang tidak ada lagi. Sudah banyak dicoret program relokasi ini," jelasnya.

Trubus mengaggap program yang diandalkan Anies, naturalisasi sungai, pun tidak berjalan efektif. "Ini bersumber dari cara penanganan banjir yang berubah. Seperti mengurangi anggaran untuk penanggulangan banjir, lalu seringnya berganti-ganti pejabat. Soal naturalisasi saja, setiap pejabat DKI yang dipanggil Kementerian PUPR, tidak ada yang bisa menjelaskan secara baik tentang naturalisasi," ungkapnya.

Debit Air

Terkait dengan penanganan banjir, Anies akan membangun lebih banyak kolam retensi untuk mengendali debit air dari hulu menuju Jakarta.

"Pak Bima Arya (Wali Kota Bogor) dalam pertemuan kita tahun lalu juga melihat perlunya kolam-kolam retensi, yang nanti akan dibangun lebih banyak lagi," kata Anies.

Anies mengatakan bahwa pembangunan kolam retensi pada dasarnya untuk mengendalikan debit air yang masuk ke wilayah pesisir.

Anies mengatakan banjir yang terjadi beberapa hari lalu di wilayah pesisir Jakarta karena limpahan air dari hulu ke pesisir.

Ia mengatakan seakan banjir banyak terjadi di Jakarta, padahal daerah lain pun mengalami banjir. "Tapi kenyataannya, Bekasi mengalami (banjir), Tangsel mengalami, Tangerang mengalami (banjir), karena kita semua ada daerah pesisir," katanya.

Gubernur mengatakan perlunya pengendalian banjir di wilayah hulu. Ia mengatakan hal itu bukan untuk mencari siapa yang salah. Ia mengatakan hulu tidak salah, namun hujannya memang terjadi di hulu. "Pemprov DKI nanti akan bekerja sama dengan pemda di wilayah sana," kata Anies.

Saat ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sedang dalam proses pencarian tempat-tempat baru untuk pembangunan waduk dan kolam retensi. "Bekerja sama dengan Pemkot Bogor dan Pemkab Bogor, dan saya sangat mengapresiasi Wali Kota Bogor yang dengan program-program yang kita jalankan bersama berjalan baik sekali," kata Anies. pin/Ant/P-5


Redaktur : M Husen Hamidy
Penulis : Peri Irawan, Antara

Komentar

Komentar
()

Top