Program Kartu Prakerja Mesti Diperbaiki

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap program kartu prakerja diperbaiki sesuai rekomendasi KPK sebelum kembali dijalankan. Dalam kajian yang disampaikan kepada Menko Perekonomian, KPK menemukan permasalahan terkait empat aspek dalam tata laksana program yang perlu diperbaiki yaitu proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

"Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena desain program kartu prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, program ini kemudian diubah menjadi semi-bantuan sosial. Sehingga, dari sisi regulasi perlu disesuaikan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati, di Jakarta, Minggu (12/7).

Ipi menambahkan secara umum Perpres yang diterbitkan telah memasukkan mayoritas poin-poin rekomendasi KPK. Namun demikian, saat ini sedang dilakukan pembahasan Permenko baru.KPK terlibat memberikan masukan terhadap draft Permenko tersebut dan berharap teknis implementasi rekomendasi KPK akan tertuang dalam Permenko.

Sebelumnya, kata Ipi, terkait permasalahan pada empat aspek tata laksana program kartu pra kerja, KPK merekomendasikan agar menghentikan sementara program kartu prakerja gelombang keempat sambil dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan perbaikan untuk kelanjutan program. Pengembalian implementasi program ke Kementerian yang relevan yaitu Kemenaker mengingat infrastruktur yang sudah tersedia di sana.

Rekomendasi Teknis

Ipi menjelaskan rekomendasi tersebut disertai sejumlah rekomendasi teknis untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan dalam empat aspek tata laksana program. Perbaikan tersebut pada penerimaan peserta dilakukan dengan metode pasif, di mana peserta yang disasar pada whitelist, tidak perlu mendaftar daring melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana untuk kemudian ikut program.

Selain itu, tambah Ipi, penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang tidak efisien dari sisi anggaran. Komite diminta legal opinion ke Jamdatun, Kejaksaan Agung tentang kerja sama dengan delapan platform digital ini, apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah.

Kemudian, tambah Ipi, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan.

Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya. Kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk diberikan secara daring agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis dan materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP. n ola/N-3