Program Asuransi Nelayan Diperluas

"Kami sedang menyusun aturan turunan dan perangkat untuk merealisasikan asuransi JHT ini. Termasuk untuk jaminan keamanan dan keselamatan kerja hingga jaminan kehilangan pekerjaan bagi awak kapal perikanan yang juga tertuang dalam PP 27/2021 yang merupakan turunan d a r i U U Cipta Kerja tersebut. Sedang kami rintis, kami siapkan perangkat-perangkatnya, aturannya untuk implementasi JHT ini," jelasnya.

Zaini juga mengatakan pelaksanaan asuransi bagi nelayan dan awak kapal perikanan yang sudah berjalan selama ini bukan tanpa tantangan. Salah satu kendalanya adalah awak kapal perikanan bekerja dalam waktu singkat atau dalam periode tertentu. Kondisi ini, lanjutnya, sering dikeluhkan pemilik kapal sebab mereka sudah membayar premi untuk setahun penuh dengan penyedia jasa asuransi.

"Untuk itu, persoalan ini juga tengah diupayakan solusinya oleh KKP. Koo rd i nasi dengan p i hak asuransi pun rutin dilakukan untuk mendapatkan skema terbaik. Misal solusinya dengan menetapkan asuransi pada kapal bukan pada nama. Sehingga saat terjadi apa-apa pada awak di dalamnya, asuransi bisa menanggung ini. Sehingga setiap pergantian awak kapal perikanan tidak berpengaruh pada asuransi yang dibayarkan," katanya.

Langkah Terobosan

Asuransi JHT ini pun mendapat dukungan dari Dekan Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Padjadjaran, Yudi Nurul Ihsan. Menurutnya, program ini wujud kehadiran negara di tengah situasi sosial yang dihadapi masyarakat nelayan.
Halaman Selanjutnya....