Produk Lokal Harus Kuasai Pasar Dalam Negeri

JAKARTA - Pemerintah harus berusaha menempatkan produk lokal terutama kebutuhan primer seperti pangan dan sandang agar menguasai pasar dalam negeri, bukan sebaliknya justru dibanjiri produk impor.

Pengamat pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Zainal Abidin, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Minggu (13/8), mengatakan sepakat dengan pernyataan Menteri Koperasi soal produk lokal harus merajai pasar Indonesia, bukan didominasi barang dari luar negeri.

"Untuk kebutuhan primer, ketahanan pangan suatu negara sifatnya mutlak. Tapi, bukan berarti kalau dipenuhi harus melalui impor. Pemerintah harus memperjuangkan pertanian lokal agar bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri," kata Zainal.

Dengan demikian akan terwujud ketahanan pangan yang dicapai dengan kemandirian pangan. "Kalau pangan sudah mandiri maka kita tidak bergantung dari negara lain, bisa lebih bebas dalam bertindak. Apalagi, di masa depan diperkirakan akan terjadi krisis air, pangan, dan energi," katanya.

Pemerintah sudah saatnya mewujudkan agroindustri untuk meningkatkan hilirisasi pertanian, guna memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus ekspor.

Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki, sebelumnya mengatakan saat ini 53 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jika angka tersebut terus dipertahankan di atas 50 persen maka tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan di atas 5 persen.

Ia pun mengapresiasi para content creator yang sudah mempromosikan merek lokal supaya menjadi konsumsi utama masyarakat Indonesia. Apalagi, saat ini banyak merek lokal yang cukup bagus. "Dengan begitu, anak muda tidak lagi cari brand luar, tapi lokal yang cocok di kantong," katanya.

Untuk memperkuat dominasi produk lokal, pihaknya juga sudah melibatkan Google bagaimana menyetop baju bekas impor. "Kami perangi yang jualan lewat online. Saya minta Google jangan mewadahi. Saya juga ingin ajak Google kerja lebih konkret, yakni mengerjakan SNI digital pada program Smesco agar kita punya ekosistem digital yang permanen," katanya.

Lakukan Pendampingan

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam kesempatan yang sama mengatakan pemerintah daerah (pemda) melakukan upaya assessment untuk kemudian dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha lokal.

"Pengalaman dulu UMKM diusir Satpol PP karena nggak boleh jualan saat pandemi. Kasus lain mereka pada level produksi, begitu bisa produksi ada kebingungan menjual, setelah bisa jual ada order lebih banyak ada problem anggaran, akses permodalan. Itu dua yang utama," kata Ganjar.

Salah satu solusi adalah dibutuhkan kreatif hub sebagai upaya mendampingi para UMKM. "Kami ajak berbagi cerita dan ngobrol, tugas kami mendampingi. Misalnya ada yang tidak lolos kurasi, kami minta mereka belajar dulu di kreatif hub, kalau sudah bagus baru jual di e-commerce," katanya.