Privatisasi Berpotensi Dongkrak Harga Energi

JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN Group mengkhawatirkan langkah Holding-Subholding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero) serta initial public offering (IPO) terhadap anak perusahannya memicu kenaikan harga energi.

"Rencana ini kita tolak karena bisa berpotensi menaikan harga BBM (bahan bakar minyak), gas dan tarif listrik," tegas Ketua Umum SP PLN Group M Abrar Ali di Jakarta, Rabu (18/8).

Abrar Ali menegaskan pihaknya akan terus mendukung pengelolaan asset vital dan strategis bangsa tetap dikelola dan tetap 100 persen milik negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai konsep penguasaan negara UUD 1945. Karena itu segala langkah privatisasi berkedok holding-subholding dan IPO ditolak.

Dia menegaskan PLN menurut peraturan perundang-undangan (PP No. 23 Tahun 1994) mempunyai maksud mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

Sebelumnya pada awal pekan ini, SP PLN Group bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyampaikan pernyataan sikap bersama menolak restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Ini merupakan bentuk lain privatisasi aset negara," tegas di Jakarta, Senin (16/8).