Presiden Xi Ancam Serang Taiwan

Presiden Xi kembali menegaskan bahwa bersatunya Taiwan-Tiongkok tak bisa dihindari. Pernyataan itu dilontarkan setelah Presiden Taiwan mengatakan bahwa rakyatnya tak mau menyerahkan kebebasan berdemokrasi dibawah kendali Tiongkok daratan.

BEIJING - Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menyatakan bahwa upaya unifikasi Taiwan dengan Tiongkok daratan tak bisa dihindari dan mewanti-wanti bahwa setiap upaya untuk mempromosikan kemerdekaan kepulauan itu akan ditanggapi dengan opsi serangan militer. Hal itu disampaikan Presiden Xi pada Rabu (2/1) saat peringatan 40 tahun seruan Tiongkok terkait unifikasi dan dihentikannya konfrontasi militer dengan Taiwan pada 1979.

"Tiongkok harus dan akan bersatu dan hal itu tak bisa dihindari saat kebangkitan warga Tiongkok di era yang baru," kata Presiden Xi. "Kami tak mau memberi janji untuk tak menggunakan kekuatan militer dan membuat opsi cadangan untuk merebut kembali dengan cara apapun untuk melawan aktivitas separatis Taiwan dan kekuatan luar yang mencampuri langkah reunifikasi," imbuh dia.

Komentar Xi itu merupakan respons dari pernyataan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, yang mengatakan bahwa rakyat Taiwan tak mau menyerahkan kebebasan berdemokrasi dibawah kendali Tiongkok daratan. "Beijing harus menghormati tuntuan 23 juta orang untuk kebebasan dan demokrasi, serta harus menggunakan cara damai dan setara untuk menangani perbedaan kita," kata Presiden Tsai dalam pidatonya pada Selasa (1/1).

Hingga saat ini Tiongkok memandang bahwa Taiwan merupakan bagian dari teritorialnya yang harus disatukan kembali, walau dua belah pihak diperintah terpisah sejak berakhirnya perang sipil 1949.

Pernyataan Xi menegaskan bahwa unifikasi akan dilaksanakan dengan pendekatan "satu negara dua sistem" yang bisa menjamin kepentingan dan kesejahteraan warga Taiwan. Kebijakan "satu negara dua sistem" telah diterapkan Tiongkok terhadap Hong Kong setelah Inggris menyerahkan kembali kota itu ke Tiongkok pada 1997.

Saat ini Taiwan menganggap dirinya sebagai sebuah negara berdaulat yang memiliki mata uang, sistem politik dan hukum sendiri, namun hingga saat ini masih belum mau menyatakan kemerdekaan secara formal dari Tiongkok daratan.

Hubungan Memburuk

Hubungan Tiongkok-Taiwan memburuk sejak terpilihnya Presiden Tsai pada pemilu 2016. Tsai menyatakan penolakan atas klaim Beijing bahwa Taiwan merupakan bagian dari "satu Tiongkok".

"Nilai-nilai demokrasi amat dijunjung tinggi oleh warga Taiwan karena itu telah menjadi bagiaan dari kehidupan mereka," kata Presiden Tsai menanggapi pernyataan Presiden Xi.

Selain itu Presiden Tsai melontarkan tudingan bahwa Beijing telah melakukan provokasi dengan menekan warga negaranya dengan koneksi emosional dengan Tiongkok daratan serta menyogok negara-negara sekutu Taiwan agar berpihak ke Beijing dan meningkatkan latihan perang dekat Taiwan.

Oktober lalu, puluhan ribu warga Taiwan turun ke jalan untuk menuntut dilaksanakannya voting bagi menentukan kemerdekaan. Voting ini merupakan yang pertama kali dituntut setelah Taiwan menerapkan demokrasi lebih dari 20 tahun.

Walau ada tuntutan kemerdekaan, sejumlah warga Taiwan mengkhawatirkan semakin memburuknya hubungan Taiwan-Tiongkok akan berpengaruh buruk bagi bisnis dan akan semakin memperparah perekonomian Taiwan yang tengah mandek.

Karena kekhawatiran itu, kubu partai pendukung Presiden Tsai yaitu Partai Demokrasi Progresif menelan kekalahan dalam pemilihan sela, dan akibat kekalahan itu, Tsai terpaksa harus mundur dari posisi ketua partai. AFP/I-1