Presiden Trump Tuding Amazon Kurang Bayar Pajak

WASHNGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk kedua kalinya melakukan kritik dalam seminggu ini kepada Amazon.com Inc. Dalam kritik kali ini, Sabtu (31/3) waktu setempat, melalui Twitter, Trump menuduh perusahaan ritel online itu telah terlalu lama menikmati tarif murah dari layanan pos AS dan tidak membayar pajak yang cukup.

Komentar Trump di Twitter itu mengulangi kritik yang dia buat pada hari Kamis (29/3) tentang Amazon yang ia katakan berbahaya bagi industri ritel AS. Situs web berita Axios memberitakan bahwa Trump terobsesi dengan Amazon dan mempertimbangkan cara untuk mengendalikan perusahan ritel online itu mungkin dengan undang-undang (UU) antitrust atau UU persaingan federal.

Kekhawatiran investor tentang tindakan pengaturan ini menyebabkan saham Amazon turun 3,3 persen selama Rabu dan Kamis, sehingga memangkas nilai kapitalisasi pasar Amazon senilai 24 miliar dollar AS. "Kantor pos AS kehilangan rata-rata 1,50 dollar AS untuk setiap paket yang diantarkan untuk Amazon.

Jumlah itu mencapai miliaran dollar," kata Trump dalam akun Twitter-nya, Sabtu. Analisis Citigroup tahun lalu menunjukkan bahwa jika layanan pos AS atau United States Postal Service (USPS) merealokasikan biaya untuk memperhitungkan volume paket yang semakin banyak yang dikirimkannya, akan diperlukan biaya 1,46 dollar AS atau lebih untuk mengirim setiap paket.

"Jika USPS meningkatkan tarifnya maka biaya pengiriman Amazon akan naik sebesar 2,6 miliar dollar AS. Penipuan ini harus dihentikan. Amazon harus membayar biaya nyata (dan pajak) sekarang!" kata Trump. Trump juga menuduh Washington Post, yang dimiliki secara pribadi oleh founder dan Chief Executive Officer (CEO) Amazon, Jeff Bezos, menjadi "pelobi" untuk Amazon.

Menyingkirkan UKM

Trump sangat khawatir Amazon dapat menyingkirkan usaha kecil. Informasi ini berasal dari lima orang sumber, yang mengklaim turut membahas hal ini dengan Trump. Selain itu, Trump juga ingin mengubah perlakuan pajak perusahaan ritel online itu. Isu ini telah diangkatnya secara terbuka pada tahun lalu.

Kala itu, ia meminta pajak internet untuk para peritel online, meski Amazon sudah memungut pajak penjualan atas barang yang dijual secara langsung kepada konsumen. Untuk saat ini belum ada kebijakan khusus yang dibuat pemerintahan Trump terkait "tekanan" terhadap Amazon atau peritel online lain.

Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, menegaskan bahwa Presiden Trump sudah berulang kali mengatakan akan selalu mencari cara untuk membuat "lapangan bermain" yang setara untuk semua bisnis. "Dan kali ini juga tidak ada yang berubah. Ia selalu mempertimbangkan berbagai hal, tapi belum ada kebijakan khusus yang diputuskan untuk saat ini," kata Sanders.

Menurut Jeffrey Jacobovitz dari firma hukum Arnall Golden Gregory LLP, desakan Presiden menggunakan hukum antitrust untuk menghalangi sebuah perusahaan secara selektif, belum pernah terjadi sebelumnya.

gma/AFP/P-4