Presiden Trump Larang Pengunaan "TikTok" dan "WeChat" di AS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Kamis (6/8), mengeluarkan perintah eksekutif, pembatasan menyeluruh terhadap raksasa media sosial Tiongkok, TikTok dan WeChat di AS. Dengan perintah yang berlaku dalam 45 hari itu, siapa saja yang berada di bawah yurisdiksi AS dilarang untuk menjalin bisnis dengan pemilik TikTok atau WeChat.

Larangan itu menambah tekanan pada perusahaan induk TikTok, ByteDance, yang sedang dalam tahap akhir negosiasi penjualan TikTok ke Microsoft, sekaligus meningkatkan konfrontasi antara Washington dengan Beijing.

Upaya Trump mengekang teknologi global Tiongkok dilakukan karena alasan ada ancaman terhadap "keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi AS. Kebijakan Trump ini menyebabkan saham ByteDance merosot sebesar 10 persen dalam perdagangan Jumat (7/8), dan sekaligus menghapus hampir 50 miliar dolar AS dari kapitalisasi pasar Tencent.

Perintah Trump juga meningkatkan ketegangan antara dua negara adidaya itu yang telah dirundung berbagai masalah seperti perang dagang, sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS), undang undang keamanan Hong Kong, tuduhan spionase ke Huawei, dan penyebaran virus Covid-19.

Bulan lalu, Washington memerintahkan penutupan konsulat Tiongkok di Houston dengan tuduhan digunakan untuk mendukung operasi spionase. Tiongkok langsung membalas langkah itu dengan menutup konsulat AS di Chengdu. Kedua belah pihak juga telah terlibat dalam perang kata-kata soal pihak yang harus disalahkan atas penyebaran virus Covid-19, setelah pada Maret Trump menyebutnya sebagai wabah "Tiongkok".

Pada Rabu, ketegangan semakin memuncak ketika pertama kali AS mengumumkan akan melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Taiwan, sejak Washington mengalihkan pengakuan diplomatik ke Tiongkok pada 1979. Langkah itu dipandang sebagai tantangan terhadap Beijing, yang memandang pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai wilayah yang memisahkan diri.

"TikTok secara otomatis menangkap banyak informasi dari para penggunanya, termasuk Internet dan informasi aktivitas jaringan lainnya seperti data lokasi dan riwayat penelusuran dan pencarian," bunyi perintah Trump.

Menurutnya, data yang dihimpun berpotensi digunakan oleh Tiongkok untuk melacak lokasi karyawan dan kontraktor federal, membuat dokumen untuk pemerasan, dan melakukan spionase perusahaan.

Aplikasi seluler TikTok telah diunduh sekitar 175 juta kali di AS, dan lebih dari satu miliar kali di seluruh dunia. Pada Kamis, Senat AS meloloskan aturan yang melarang pegawai pemerintah mengunduh TikTok ke ponsel mereka, dan meningkatkan pengawasan AS terhadap aplikasi populer tersebut.

RUU yang disahkan oleh Senat yang dikuasai Partai Republik itu masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat, yang didominasi oleh kubu Demokrat. Selain itu, beberapa badan federal AS juga telah melarang pegawai mereka mengunduh TikTok ke ponsel.

"Ini adalah momen penting lainnya dalam perang dingin teknologi AS-Tiongkok," kata Kepala Kebijakan Teknologi Global di Eurasia Group, Paul Triolo, kepada Bloomberg. n AFP/SB/P-4